JEMBRANA, InsertBali – Sebanyak 127 personel kepolisian Polres Jembrana menjalani pemeriksaan usai apel pagi di halaman Polres Jembrana pada Rabu (1/10/2026). Pemeriksaan tersebut melibatkan Kasi Propam bersama Kanit Provos dan anggota Sipropam Polres Jembrana.
Pemeriksaan yang berfokus pada perangkat telepon seluler ini dilakukan sebagai langkah pencegahan. Pencegahan terhadap maraknya judi online (judol) dan penggunaan pinjaman online (pinjol) di lingkungan kepolisian. Langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari penekanan Kabid Propam Polda Bali terkait potensi dampak negatif judi online maupun pinjaman online bagi seluruh personel.
Kasi Propam Polres Jembrana, Kompol I Nyoman Yasa menyampaikan bahwa pemeriksaan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan. Agar anggota lebih bijak dalam memanfaatkan perangkat dan layanan digital.
“Pengawasan ini merupakan langkah pencegahan dan pembinaan internal,” ujarnya seraya mengingatkan seluruh personel agar menjaga diri, disiplin, serta bijak dalam menggunakan perangkat dan layanan digital. Jangan sampai aktivitas di ruang digital justru berdampak terhadap pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri.
Dari pemeriksaan maraton terhadap 127 personel tersebut, tim Propam Polres Jembrana tidak menemukan adanya indikasi keterlibatan anggota. Keterlibatan dalam aktivitas judi online maupun pinjaman online ilegal.
Kendati demikian, Kompol I Nyoman Yasa menegaskan bahwa pengawasan ketat semacam ini bakal terus diselenggarakan secara berkala dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari sistem pembinaan internal institusi.
Upaya sterilisasi internal ini dipandang penting guna menjaga kredibilitas serta profesionalisme anggota Polri di mata masyarakat. Melalui sidak yang digelar berkala, kedisiplinan jajaran kepolisian diharapkan tetap terjaga dengan baik.
Di samping itu, pengawasan ketat terhadap ruang digital personel menjadi komitmen Polres Jembrana dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan terbebas dari segala bentuk pelanggaran hukum.
