Denpasar, insert Bali – Gubernur Wayan Koster terus memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan tata kelola pemerintahan di Bali berjalan bersih, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Koster saat Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang digelar di Inspektorat Provinsi Bali di Denpasar, Kamis (12/3/2026). Dalam kesempatan itu, Koster menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dijaga dengan baik. Karena setiap rupiah anggaran negara memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, praktik korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat luas. “Praktik korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat luas,” tegas Koster.
Bali Konsisten Terbaik Nasional dalam Sistem Monitoring KPK
Prestasi Pemerintah Provinsi Bali dalam pencegahan korupsi terus mendapat pengakuan secara nasional. Selama enam tahun berturut-turut tanpa jeda, Bali berhasil mempertahankan posisi peringkat pertama nasional dalam sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) milik KPK.
Capaian tersebut merupakan hasil dari pengawasan ketat di berbagai sektor strategis pemerintahan daerah. Penguatan tata kelola dilakukan pada berbagai aspek penting seperti pelayanan publik, manajemen aparatur sipil negara, hingga sistem pengadaan barang dan jasa.
Keberhasilan ini sekaligus menjadi bukti bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan merupakan fondasi penting bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Koster Ingatkan Jajaran Pemprov Bali Tetap Waspada
Meski Bali telah meraih capaian terbaik dalam sistem monitoring KPK selama enam tahun berturut-turut, Gubernur Koster tetap mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak lengah.
Ia menegaskan bahwa prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Jangan sampai capaian peringkat terbaik MCSP enam kali berturut-turut, tetapi masih terjadi korupsi di Bali. Saya tegaskan kepada jajaran perangkat daerah harus bekerja dengan fokus, tulus dan lurus,” kata Koster.
Menurutnya, pengawasan internal serta komitmen moral aparatur pemerintahan menjadi kunci utama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih.
KPK Terus Lakukan Pemantauan dan Evaluasi
Sementara itu, Kepala Satgas V.2 Korsup Wilayah V KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda menyampaikan bahwa KPK akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi. Terhadap berbagai area intervensi dalam sistem Monitoring Center for Prevention di Pemerintah Provinsi Bali.
Pemantauan tersebut difokuskan pada sejumlah sektor penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Termasuk perencanaan pembangunan, penganggaran daerah, serta sistem pengadaan barang dan jasa.
Menurut Nurul Ichsan Al Huda, meskipun indikator dan parameter dalam sistem MCP dirancang untuk mencegah tindak pidana korupsi. Sistem tersebut tidak dapat menjamin pencegahan korupsi secara mutlak di seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Karena itu, KPK tetap melakukan evaluasi dan pendalaman terhadap capaian MCP di setiap daerah guna mengidentifikasi potensi penyimpangan yang dapat memicu terjadinya tindak pidana korupsi.
Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih di Bali
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan KPK, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen menjaga integritas birokrasi. Serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Langkah ini diharapkan mampu mempertahankan reputasi Bali sebagai daerah dengan sistem pencegahan korupsi terbaik di Indonesia. Sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan secara berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Koster Minta Bali Tetap Kondusif Saat Nyepi 1948 Saka dan Idulfitri 1447 H Berhimpitan
