Denpasar , Insert Bali — Gubernur Bali, Wayan Koster, berhasil mengamankan alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp1,27 triliun dari pemerintah pusat untuk tahun 2026, yang akan digunakan membiayai 206 paket proyek strategis di seluruh Bali. Anggaran tersebut difokuskan pada penguatan konektivitas wilayah, perlindungan lingkungan, dan peningkatan pelayanan dasar guna mendukung pariwisata berkelanjutan.
Kesepakatan ini merupakan hasil perjuangan panjang Pemerintah Provinsi Bali dalam melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Komisi V DPR RI. Koster secara aktif melakukan lobi dan pengawalan program agar kebutuhan infrastruktur Bali mendapat prioritas dalam APBN.
Dalam berbagai kesempatan, Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali harus tetap berpijak pada nilai-nilai budaya dan keseimbangan alam melalui konsep pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“Pembangunan Bali tidak boleh lepas dari akar budaya dan lingkungan. Infrastruktur yang dibangun harus memperkuat identitas Bali sekaligus menjawab tantangan modern,” ujar Koster.
Perjuangan Amankan Anggaran Pusat
Upaya Koster dalam memperjuangkan anggaran ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, yang menilai Gubernur Bali memiliki visi jauh ke depan serta kemampuan lobi yang kuat di tingkat nasional.
“Saya banyak belajar dari Pak Gubernur. Beliau sangat visioner dan sudah menyiapkan haluan Bali hingga 10 tahun ke depan. Apa yang diusulkan ke pusat banyak yang bisa direalisasikan melalui APBN,” kata Adi Arnawa.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari konsistensi Koster dalam memperjuangkan pembangunan Bali berbasis budaya sekaligus membangun komunikasi strategis dengan pemerintah pusat.
Fokus Tiga Pilar Pembangunan
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur Bali diarahkan pada tiga pilar utama, yakni perlindungan wilayah, konektivitas, dan pelayanan dasar.
Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk sektor sumber daya air (SDA) sebesar Rp720,2 miliar yang mencakup pengendalian banjir, pengamanan pantai, serta penyediaan air bersih.
Proyek Strategis: Tol hingga MRT
Sejumlah proyek besar menjadi prioritas, di antaranya Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi. Yang diharapkan mampu mempercepat distribusi logistik dari Pelabuhan Gilimanuk menuju kawasan pariwisata di Bali Selatan.
Selain itu, proyek Shortcut Singaraja–Mengwitani (titik 9–10) ditargetkan rampung pada 2026. Untuk memangkas waktu tempuh Bali Utara dan Selatan.
Pemerintah juga tengah mengembangkan sistem transportasi massal berbasis rel seperti MRT dan LRT. Untuk mengurangi kemacetan di kawasan padat seperti Denpasar dan Badung. Proyek Bali Urban Subway bahkan direncanakan mulai konstruksi tahap awal pada 2026.
Inovasi transportasi lainnya adalah pengembangan water taxi yang akan menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan wisata seperti Canggu.
Penanganan Lingkungan Jadi Prioritas
Selain konektivitas, pembangunan juga difokuskan pada penanganan persoalan lingkungan, termasuk abrasi pantai dan pengelolaan sampah.
Salah satu proyek unggulan adalah pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang ditargetkan beroperasi pada Oktober 2027.
Proyek ini menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di Bali sekaligus menghasilkan energi alternatif berbasis limbah.
Dukungan Kawasan Budaya
Pemerintah juga memberi perhatian khusus pada kawasan suci seperti Pura Besakih dan Pura Ulun Danu Batur melalui renovasi pelinggih, peningkatan akses jalan, serta pembangunan fasilitas parkir.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesucian kawasan sekaligus meningkatkan kenyamanan umat dan wisatawan.
DPR RI: Bali Prioritas Nasional
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa Bali merupakan aset strategis nasional yang berkontribusi besar terhadap devisa pariwisata Indonesia.
Karena itu, DPR mendorong percepatan realisasi proyek infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan penanganan kemacetan dan abrasi pantai.
Sinergi untuk Masa Depan Bali
Dengan dukungan anggaran besar dan sinergi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Bali optimistis. Pembangunan infrastruktur 2026 akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.
Perjuangan Gubernur Koster dalam mengamankan anggaran ini menjadi fondasi penting bagi pembangunan Bali yang berkelanjutan, berdaya saing, dan tetap berakar pada budaya lokal.
Rekayasa Lalu Lintas Ngusaba Kedasa di Ulun Danu Batur Berjalan Efektif
