DENPASAR – Komisi VIII DPR RI bersama sejumlah kementerian dan lembaga pusat menyerahkan bantuan sosial, kebencanaan, pendidikan agama, dan pemberdayaan masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Bali. Penyerahan bantuan ini dilakukan dalam kunjungan kerja masa reses Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026. Yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian pemerintah pusat dan Komisi VIII DPR RI terhadap kondisi masyarakat Bali. Khususnya pascabencana banjir besar yang melanda Tukad Badung pada 10 September lalu dan menelan 18 korban jiwa.
“Atas nama masyarakat Bali, saya mengucapkan terima kasih. Bantuan ini sangat berarti, terutama bagi korban banjir. Pemprov Bali bersama TNI, Polri, dan BPBD akan terus memperkuat mitigasi menghadapi musim hujan,” ujar Gubernur Wayan Koster.
Korban Banjir dan Bantuan yang Disalurkan
Banjir besar di Tukad Badung mengakibatkan 18 orang meninggal dunia, terdiri dari 12 orang di Denpasar, 1 Badung, 2 Jembrana, dan 3 Gianyar. Dari jumlah tersebut, 4 jenazah belum ditemukan hingga kini. Selain itu, sebanyak 738 pedagang dari 638 unit usaha mengalami kerusakan parah akibat banjir.
Setiap korban jiwa menerima santunan sebesar Rp15 juta dari Kementerian Sosial, yang disalurkan melalui ahli waris masing-masing. Sementara itu, untuk pelaku usaha terdampak, Pemprov Bali telah menyalurkan ganti rugi senilai Rp3,4 miliar, langsung ke rekening para korban.
Rincian Bantuan Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah Pusat
Berbagai bantuan dari Komisi VIII DPR RI dan pemerintah pusat diserahkan kepada masyarakat Bali sebagai bentuk dukungan pemulihan dan penguatan ketahanan daerah. Bantuan yang diberikan mencakup:
Kementerian Sosial RI: Bantuan sosial sebesar Rp479,1 miliar, terdiri dari PKH, sembako, ATENSI, buffer stock logistik bencana, dan program keserasian sosial. Beberapa penerima manfaat hadir langsung, seperti Kadek Rena Puspita Sari (alat bantu dengar), Ida Bagus Putu Winanda Agasthya (kursi roda adaptif), dan I Ketut Mudarta (paket sembako).
BNPB: Bantuan berupa 1 unit mobile pump set senilai Rp2,51 miliar dan kendaraan operasional roda 4 untuk BPBD Provinsi Bali, Tabanan, Jembrana, dan Buleleng.
BPJPH (Kementerian Agama): Penyerahan 9.162 sertifikat halal gratis senilai Rp2,1 miliar. Kepada pelaku UMKM Bali, dan sertifikat halal simbolis kepada lima UMKM.
Kementerian Agama: Bantuan senilai Rp335 juta untuk rehabilitasi masjid/musala, program Indonesia Pintar untuk 7.079 siswa madrasah, dan inkubasi bisnis pesantren.
BPKH: Bantuan pembangunan sarana manasik dan finishing Masjid Raudlatul Jannah sebesar Rp1,8 miliar.
BAZNAS: Bantuan rumah layak huni dan dukungan usaha mikro kepada warga terdampak.
Mitigasi dan Perencanaan Pemerintah Bali
Menghadapi musim hujan yang diperkirakan intens pada November hingga Februari mendatang, Pemerintah Provinsi Bali telah memperkuat upaya mitigasi bencana. Gubernur Koster juga menegaskan bahwa investigasi sedang dilakukan terkait penggundulan hutan dan pelanggaran tata ruang di kawasan hilir Tukad Badung.
“Kami tengah menyelidiki apakah masih ada penggundulan hutan. Banyak permukiman padat di hilir Tukad Badung yang sudah ada sejak 50 tahun lalu dan melanggar tata ruang,” kata Koster.
Komitmen Pemerintah Pusat: Penguatan Ketahanan Bencana di Bali
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyatakan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi DPR RI. Ia juga menegaskan pentingnya sistem peringatan dini tsunami untuk Bali, dan menyebut anggarannya akan dialokasikan dari pemerintah pusat.
“Penting bagi Bali untuk segera memiliki alarm pengingat tsunami, mengingat letak geografisnya yang rawan,” tegas Marwan.
Peduli Yatim Piatu, Bupati Satria Serahkan Bantuan Sosial di Desa Nyalian
