
Wayan Koster sebagai Gubernur Bali Pertama Dalam Sejarah Mendukung Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Bali
Pertama kali dalam sejarah Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Bali, di era kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster seluruh Bupati/Walikota Se-Bali berkumpul lewat inisiasi Gubernur Bali. Dengan menghadirkan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Republik Indonesia, Ervan Maksum. Juga bersama jajaran Kementerian PPN/Bappenas untuk mengkoordinasikan kebutuhan dana pembangunan infrastruktur di Bali, khususnya infrastruktur jalan ke Pemerintah Pusat.
Pertemuan yang berlangsung selama 2 setengah jam pada, Selasa (Anggara Wage, Sinta) 23 Mei 2023 di Gedung Gajah Jayasabha, Denpasar, menghadirkan langsung oleh Walikota Denpasar, IGN. Jaya Negara, Bupati Karangasem, I Gede Dana, Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta, Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, Bupati Tabanan, Komang Gede Sanjaya, Bupati Jembrana, Nengah Tamba, PJ. Bupati Buleleng, I Ketut Lihadnyana, dan Bupati Badung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa. Sedangkan dari Pemerintah Provinsi Bali, hadir Kepala Dinas PUPR Provinsi Bali, Nusakti Yasa Wedha dan Kadishub Bali, IGW Samsi Gunarta.
Kebutuhan DAK Kabupaten/Kota
Gubernur Bali, Wayan Koster yang memimpin langsung Rapat Koordinasi tersebut menyampaikan ini adalah momentum pertama. Untuk mengkoordinasikan kebutuhan DAK Kabupaten/Kota Se-Bali kepada Pemerintah Pusat. Guna terwujudnya percepatan pembangunan infrastruktur di Bali secara terintegrasi dan terpadu. Agar tercapainya infrastruktur Bali yang berkualitas dan berdaya saing, karena Bali merupakan tujuan utama wisata dunia. Dan sering menjadi tempat untuk pertemuan nasional dan internasional.
Infrastruktur Bali dalam upaya untuk mendukung kualitas pariwisata berbanding dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand, Bali sangat tertinggal. Jadi kalau Pemerintah mau mendorong Bali ini menjadi destinasi pariwisata yang berdaya saing, infrastruktur darat, laut, dan udara harus bagus, berkualitas, serta berdaya saing.
Ketulusan Gubernur Bali, Wayan Koster membangun infrastruktur di Bali secara merata dan berkeadilan mendapatkan ‘applause’. Tepuk tangan dari Bupati/Walikota Se-Bali bersama jajarannya di Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali, karena Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali yang menjabat sebagai Gubernur Bali ini tidak memikirkan persoalan politik kalah dan menang saat Pemilihan Gubernur Bali 2018. Namun Wayan Koster menegaskan pembangunan infrastrukturlewat fasilitasinya ke Pemerintah Pusat untuk kepentingan masyarakat Bali. “Saya membangun Bali tidak memikirkan soal politik di Kabupaten/Kota kalah dan menang. Di Klungkung Saya kalah, tetap Saya bangun Kabupaten Klungkung, karena ini untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas mantan Anggota DPR RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Mengakhiri sambutannya, Murdaning Jagat Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini menyampaikan Bali memang wilayahnya kecil. Tetapi Bali memberikan manfaat dan kontribusi kepada negara Indonesia sangat besar, salah satunya kontribusi devisa pariwisata Bali ke nasional lebih dari 40 persen.
Jalan Rusak Hingga Irigasi
Dalam pertemuan itu, Gubernur Bali mendengarkan laporan permasalahan infrastruktur dari Bupati/Walikota Se-Bali. Yaitu Walikota Denpasar melaporkan Jalan di Kota Denpasar yang kondisinya rusak berat, rusak ringan, dan rusak. Sedang panjangnya mencapai 129.041 Km.
Bupati Karangasem secara tegas melaporkan usulan berupa Pembangunan Jalan sepanjang 20,62 Km, Rekonstruksi Jalan sepanjang 61,71 Km. Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebanyak 31 paket. Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat Skala Permukiman sebanyak 420 unit. hingga Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.
Lalu Bupati Klungkung juga melaporkan usulan berupa Bidang Jalan, Irigasi, Air Minum, Tanggul Pengaman Pantai, Pasar Mentigi Nusa Penida, Jaringan Telekomunikasi. Hingga Jembatan Baru Nusa Lembongan – Nusa Ceningan. Sedangkan Bupati Bangli melaporkan usulan berupa Rekonstruksi dan Pelebaran Ruas Jalan Kedisan – Trunyan, Pelebaran Ruas Jalan Penelokan – Ulun Danu. Perbaikan Jalan Kabupaten, Pembangunan Lapangan dan Gelanggang Olahraga Bangli Sport Centre, dan Fasilitas Permohonan Lahan untuk GOR Kintamani.
Perbaikan TPA
Bupati Gianyar melaporkan Jalan Kabupaten Gianyar yang kondisinya rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang panjangnya mencapai 197, 315 Km. Sedangkan Jalan Desa yang kondisinya rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang panjangnya mencapai 40, 904 Km. Bupati Tabanan melaporkan Jalan di Kabupaten Tabanan yang kondisinya rusak berat dan rusak ringan panjangnya mencapai 62 Km. kemudian menyampaikan kondisi existing TPA Mandung dalam overload dan Tabanan belum memiliki TPST. Selanjutnya kondisi irigasi berupa Bedung mengalami rusak ringan dan berat mencapai 158 unit, Irigasi Air mengalami rusak ringan dan berat mencapai 812 unit.
Jembrana dalam power pointnya melaporkan usulan Perbaikan Jalan di wilayah BB Agung – Mdk Tumpeng, Kaliakah – Munduk Kendung, Pkng Buluh – Manistutu, Melaya – Blimbingsari, Pk Tanah – Ekasari, Warnasari – Nusasari, Tegal Badeng Timur – Pengambengan, Cupel – Pantai, Tegak Gede – Yeh Sumbul, dan Jalan di Tetelan Nusasakti hingga Perbaikan Pura di beberapa lokasi.
PJ. Bupati Buleleng melaporkan Jalan di Kabupaten Buleleng yang kondisinya rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang panjangnya mencapai 437,328 Km. Sedangkan Jembatan di Kabupaten Buleleng yang yang kondisinya rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang panjangnya mencapai 430,17 Km. Dan Sekda Badung menyampaikan usulan Perbaikan Saluran Irigasi Air di wilayah Kabupaten Badung.
Ervan Maksum bersama jajarannya menyampaikan saat ini Pemerintah Pusat sedang menjalankan Inpres No.3/2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Pembangunan infrastruktur jalan pada khususnya sudah mendapat pengaturan untuk kriterianya. Yaitu jalan daerah yang mendukung produktivitas kawasan industri, pariwisata, perkebunan, pertanian, dan produktif lainnya. Hingga jalan daerah yang memiliki kondisi rusak ringan sampai rusak berat. “Usulan kegiatan dapat kita lakukan dengan menyelaraskan pendekatan bersama Pemerintah Daerah. Beserta seluruh pengusulan terlaksana secara langsung oleh Pemerintah Daerah melalui dokumen pendukung,” tegasnya.