Golkar Dukung Kinerja Pemprov Bali, Namun Beri Sejumlah Catatan Strategis dalam Pertanggungjawaban APBD 2025
DENPASAR – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Bali. Kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut dalam pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna ke-43 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, Jumat (10/7).
Pandangan umum dibacakan oleh Drs. I Wayan Gunawan, M.AP mewakili Fraksi Golkar DPRD Bali.
Meski mengapresiasi capaian tersebut, Fraksi Golkar menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak cukup diukur dari raihan WTP semata, melainkan sejauh mana anggaran mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.
“Yang lebih penting dari pencapaian WTP adalah bagaimana setiap anggaran dapat bermanfaat dan mampu meningkatkan kesejahteraan Krama Bali,” tegas Fraksi Golkar.
PAD Bali Lampaui Target, Golkar Minta Optimalisasi Aset Daerah
Fraksi Golkar menilai kinerja pendapatan daerah tahun 2025 menunjukkan hasil positif. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat mencapai Rp4,62 triliun atau 109,76 persen dari target sebesar Rp4,21 triliun.
Salah satu penyumbang terbesar berasal dari sektor retribusi daerah yang melonjak signifikan dari target Rp439 miliar menjadi Rp909 miliar atau mencapai 206,97 persen.
Menurut Fraksi Golkar, lonjakan tersebut tidak terlepas dari pemanfaatan aset daerah di kawasan Nusa Dua yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Atas capaian itu, Golkar meminta pemerintah daerah mengoptimalkan aset-aset lainnya agar dapat memberikan kontribusi serupa terhadap PAD Bali.
Pungutan Wisatawan Asing Dinilai Belum Optimal
Fraksi Golkar juga menyoroti implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing (PWA). Yang pada tahun 2025 berhasil menghasilkan pendapatan sekitar Rp369 miliar.
Namun, berdasarkan pengamatan Fraksi Golkar, dari sekitar 7 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Baru sekitar 35 persen yang memenuhi kewajiban pembayaran melalui aplikasi Love Bali.
Karena itu, Golkar mendorong Pemerintah Provinsi Bali menjalin kerja sama lebih kuat dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Imigrasi Bali, serta maskapai penerbangan internasional.
Mereka mengusulkan agar pungutan wisatawan asing diintegrasikan langsung ke dalam sistem tiket penerbangan atau Visa on Arrival (VoA).
“Tanpa integrasi yang radikal, target PWA sebesar Rp500 miliar niscaya tidak akan pernah tercapai,” tegas Fraksi Golkar.
Soroti SILPA Rp712 Miliar dan Rendahnya Realisasi Belanja Modal
Dalam aspek belanja daerah, Fraksi Golkar mencatat adanya kebijakan efisiensi dan kontraksi anggaran dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun demikian, mereka mengingatkan bahwa keberhasilan APBD harus diukur dari dampaknya terhadap penurunan kemiskinan, pemerataan pembangunan dan peningkatan daya beli masyarakat.
Salah satu perhatian utama Golkar adalah tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang mencapai lebih dari Rp712 miliar.
Golkar meminta penjelasan apakah SILPA tersebut murni akibat peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja atau justru menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan program serta kehati-hatian berlebihan OPD akibat kekhawatiran terhadap persoalan hukum.
Selain itu, Fraksi Golkar juga mempertanyakan rendahnya realisasi belanja modal yang hanya mencapai Rp773 miliar atau 80,44 persen dari target Rp961 miliar.
Artinya terdapat sekitar Rp188 miliar anggaran belanja modal yang tidak dapat dieksekusi selama tahun anggaran berjalan.
Turyapada Tower dan Legalitas Aset Jadi Sorotan
Fraksi Golkar memberikan perhatian khusus terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi kelebihan pembayaran pada proyek pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali.
Mereka meminta pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi BPK secara serius agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Selain itu, Golkar juga menyoroti masih banyaknya gedung milik Pemerintah Provinsi Bali yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Menurut mereka, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap aset daerah.
Fraksi Golkar mendesak percepatan legalisasi aset pemerintah, termasuk sertifikasi tanah untuk shortcut, bendungan dan aset lainnya yang berpotensi menimbulkan sengketa.
Ketimpangan Wilayah dan Stunting Jadi Catatan Penting
Fraksi Golkar mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2025 yang mencapai 5,82 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp177,99 triliun.
Selain itu, tingkat kemiskinan Bali turun menjadi 3,42 persen dan tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 1,45 hingga 1,49 persen. Menjadikan Bali sebagai salah satu provinsi dengan indikator ekonomi terbaik secara nasional.
Namun, Golkar menilai pertumbuhan tersebut belum merata dan masih terkonsentrasi di kawasan Bali Selatan.
Mereka mempertanyakan efektivitas belanja APBD dalam mengurangi kesenjangan pembangunan. Antara Bali Selatan dengan wilayah Bali Barat, Bali Timur, dan Bali Utara.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti peningkatan prevalensi stunting di Bali yang naik dari 6,5 persen menjadi 7,2 persen berdasarkan data BPS.
Usulkan Moratorium Pembangunan di Bali Selatan
Dalam bagian rekomendasi, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Pemerintah Provinsi Bali.
Salah satunya adalah meminta dilakukan moratorium pembangunan di wilayah Bali Selatan sesuai kajian dan arahan Bappenas yang telah disusun sejak 1996 terkait kepadatan pembangunan, urbanisasi, dan kebutuhan pemerataan wilayah.
Golkar juga menyatakan belum perlu membahas rekomendasi terkait kemungkinan penerapan zonasi bangunan hingga 45 meter di kawasan tertentu. Karena masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Selain itu, mereka mengusulkan moratorium pendirian perguruan tinggi baru dan program studi baru di Bali. Berdasarkan hasil kajian yang melibatkan sejumlah perguruan tinggi dan LLDIKTI Wilayah VIII.
Dukung PSEL dan Solusi Sampah Bali
Fraksi Golkar menilai persoalan sampah di Bali saat ini berada dalam kondisi mengkhawatirkan.
Mereka menyoroti berbagai kendala operasional TPST di sejumlah lokasi serta belum optimalnya kesiapan infrastruktur pengelolaan sampah menjelang penutupan TPA Suwung.
Karena itu, Golkar menyambut baik dimulainya pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Benoa yang diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang terhadap persoalan sampah di Bali.
Dorong Pengelolaan Turyapada Tower Libatkan Swasta
Terkait Turyapada Tower, Fraksi Golkar mengingatkan agar proyek tersebut tidak menjadi beban APBD melalui biaya operasional dan pemeliharaan yang terus meningkat.
Mereka mengusulkan model kemitraan strategis dengan pihak swasta untuk mengelola fasilitas telekomunikasi, retail, dan pariwisata di kawasan tower.
Menurut Golkar, pola tersebut dapat mengurangi beban pemerintah sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui mekanisme bagi hasil.
Golkar Tegaskan Komitmen Kawal Pemerintahan Koster
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal jalannya pemerintahan Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster.
Golkar menegaskan posisi legislatif dan eksekutif sebagai mitra sejajar yang harus saling mendukung. Sekaligus menjalankan fungsi pengawasan demi mewujudkan pembangunan Bali yang berkelanjutan.
“Fraksi Partai Golkar senantiasa berkomitmen mendukung dan mengawal jalannya roda pemerintahan Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Saudara Gubernur Wayan Koster sepanjang program-programnya dapat dipastikan dalam rangka Nindihin Gumi Bali,” tegas Fraksi Golkar.
Bupati Satria Hadiri Penutupan PKB XLVIII dan Pembukaan Festival Bali Jani VIII 2026
