BULELENG, Insert Bali – DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) tengah menyoroti secara intensif operasional Bali Handara Golf & Resort yang berlokasi di Desa Pancasari, Kabupaten Buleleng. Pengawasan ini mencuat setelah ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran perizinan hingga persoalan tata ruang.
Salah satu langkah tegas yang direkomendasikan adalah penyegelan beberapa proyek pembangunan vila dan ruas jalan di dalam kawasan tersebut. Pansus TRAP menilai proyek itu diduga belum mengantongi izin lengkap, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Selain persoalan izin, DPRD Bali juga menyoroti dampak lingkungan dari aktivitas pembangunan di kawasan wisata tersebut. Alih fungsi lahan dan pembangunan disebut-sebut menjadi salah satu pemicu banjir hebat di Desa Pancasari. Namun, tudingan itu dibantah oleh manajemen Bali Handara saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 4 Februari 2026. Dengan menyatakan bahwa pihaknya telah menjalankan prosedur yang berlaku.
Pansus TRAP turut mempertanyakan status penguasaan lahan seluas 98 hektar oleh PT Sarana Buana HandaraPansus TRAP Rekomendasikan Penyegelan Proyek. Legislator menemukan indikasi terkait sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang informasinya dinilai belum sepenuhnya terbuka. Bahkan, muncul dugaan sengketa lahan yang melibatkan puluhan kepala keluarga di sekitar area tersebut.
Menindaklanjuti inspeksi mendadak (sidak) DPRD, Satpol PP Provinsi Bali telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak manajemen. Pemeriksaan difokuskan pada kelengkapan dokumen perizinan serta dugaan pelanggaran tata ruang.
DPRD Bali menegaskan bahwa pengawasan ini bertujuan memastikan setiap investasi dan pembangunan di Pulau Dewata berjalan sesuai aturan, tidak merugikan masyarakat, serta tetap menjaga keseimbangan lingkungan.
