BADUNG – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendampingi Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri, meninjau abrasi Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Minggu (11/10/2026).
Peninjauan tersebut menyoroti pentingnya penanganan abrasi secara terpadu melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga riset, dan akademisi. Langkah ini diperlukan untuk melindungi kawasan pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan pariwisata Bali.
Megawati menegaskan, penanganan abrasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Solusi yang dirumuskan harus mempertimbangkan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Orang-orang pintar di lembaga, kementerian, harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” tegas Megawati.
Ia juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar mengesampingkan ego sektoral dan mengedepankan kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan.
“Jadi kerjanya jangan sepotong-sepotong,” ujarnya.
Tri Hita Karana sebagai Landasan Pelestarian Pesisir
Megawati turut mendorong penerapan kearifan lokal Bali, khususnya filosofi Tri Hita Karana, dalam menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam.
Menurutnya, nilai tersebut relevan dalam mendukung pelestarian lingkungan dan keberlanjutan kawasan pesisir. Pendekatan berbasis kearifan lokal perlu berjalan beriringan dengan riset dan inovasi teknologi.
Megawati juga menyoroti perubahan iklim sebagai tantangan serius bagi negara kepulauan. Pemanasan global dan pencairan es di kutub berpotensi memperburuk kondisi wilayah pesisir.
“Ingat, ancaman dari global warming, pencairan es di kutub kian terasa bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Bertahun-tahun lalu sudah dibahas dan kita sebagai penerus harus mampu mencari solusi terbaik,” katanya.
Ia mendorong ilmuwan, akademisi, dan pemangku kepentingan menghadirkan solusi konkret melalui penguatan riset, inovasi teknologi, serta kerja sama lintas sektor.
Abrasi Berdampak pada Infrastruktur dan Pariwisata
Abrasi Pantai Kuta menjadi perhatian karena berdampak pada kondisi fisik pantai, fasilitas publik, aktivitas pariwisata, dan perekonomian masyarakat.
Pada 2026, kondisi abrasi dilaporkan semakin mengkhawatirkan akibat cuaca ekstrem dan gelombang laut yang kuat. Kemunduran garis pantai diperkirakan mencapai 1,9 meter per tahun sehingga kawasan pasir yang dimanfaatkan wisatawan semakin menyempit.
Terjangan gelombang juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas. Kerusakan tersebut mencakup jalur pejalan kaki, tembok pembatas, dan area aktivitas pedagang.
Kondisi ini memerlukan penanganan berkelanjutan mengingat Pantai Kuta merupakan salah satu ikon pariwisata Bali. Kawasan tersebut juga memiliki peran penting dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Pemerintah Bangun Infrastruktur Pengaman Pantai
Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmono, menyampaikan bahwa pemerintah terus mengupayakan penanganan abrasi melalui pembangunan infrastruktur pengaman pantai.
Salah satu upaya yang dilakukan ialah pembangunan pemecah gelombang atau breakwater di bagian selatan Pantai Kuta. Pembangunan tersebut dilaksanakan Balai Wilayah Sungai bersama pemerintah daerah.
Infrastruktur itu diharapkan dapat meredam energi gelombang laut dan mengurangi dampak abrasi terhadap kawasan pesisir.
“Pantai di Bali adalah aset strategis, bukan sekadar untuk wisata, tetapi juga menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Triono.
Ia mengungkapkan, sekitar 30 persen dari total garis pantai Bali yang panjangnya lebih dari 1.300 kilometer telah terdampak abrasi. Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menangani sekitar 85 kilometer garis pantai.
“Dari 30 persen dari 1.300 kilometer lebih garis pantai di Bali yang terkena abrasi, kami masih menyisakan PR sepanjang 85 kilometer untuk ditangani. Mudah-mudahan dengan kunjungan Ibu Ketua Dewan Pengarah BRIN dan pihak terkait lainnya bisa segera diselesaikan,” katanya.
Triono berharap peninjauan tersebut dapat memperkuat koordinasi antarpihak dan mempercepat penanganan abrasi di Bali.
Dihadiri Pejabat Pusat dan Daerah
Peninjauan abrasi Pantai Kuta turut dihadiri Wakil Kepala BRIN Prof. Amarulla Octavian, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta.
Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat perhatian terhadap persoalan abrasi dan kebutuhan penanganan pesisir secara terintegrasi.
Sinergi pemerintah, lembaga riset, akademisi, dan masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya perlindungan garis pantai Bali. Langkah tersebut penting untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mempertahankan keberlanjutan pariwisata dan perekonomian masyarakat pesisir.
Rakor Bappeda se-Bali, Semangat Menyama Braya Perkuat Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah
