Penjabat Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya menyampaikan bahwa pemilu merupakan pestanya rakyat sebagai perwujudan dari hak demokrasi rakyat. Hal tersebut disampaikan olehnya saat menghadiri penyerahan berita acara pinjam pakai Gedung
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti menyampaikan secara rinci penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Publik tahun 2023. Tahun lalu Ia memberi nilai kepada tiga OPD yaitu Dinas Pendidikan
Rabu (10/1), Bupati Badung Nyoman Giri Prasta meresmikan jalan shortcut Canggu Tibubeneng yang berlokasi di simpang Padonan. Jalan ini memiliki panjang 335 m, lebar 8 meter, dilengkapi dengan pedestrian yang
Ny. Ida Mahendra Jaya menyampaikan bahwa ia sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Terlebih dengan mengusung tema harmonisasi dalam kebhinekaan, ia menilai tema tersebut dapat meningkatkan kerukunan dan toleransi antar masyarakat
Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menghadiri kegiatan Kick Off Pelestarian Alam Kodam IX/Udayana di Wilayah Korem 163/Wira Satya yang di pimpin Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Harfendi di Area
Pada kesempatan ini, Mahendra Jaya mengucapkan terimakasih atas kerja keras Dinas PMD Dukcapil selama tahun 2023. Ia berharap, di tahun 2024 capaian yang telah berjalan baik bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan.
Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya mengharapkan jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Bali menaruh perhatian lebih pada masalah penularan HIV AIDS. Selain itu, penurunan angka stunting kedepan juga menjadi sorotan.
Selain membicarakan sejumlah isu di bidang pariwisata, pertemuan yang berlangsung di Ruang Adi Sabha Kantor Gubernur Bali itu juga membahas mekanisme punguatan wisatawan mancanegara (wisman) yang mulai berlaku pada 14
Terhitung sejak 2 Januari 2024, pegawai Pemerintah Provinsi Bali mulai melaksanakan jam kerja baru. Jam kerja ini mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja Dan
Calon Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Dapil Nusa Penida, Klungkung, I Made Satria , SH, mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang mempunyai rekam jejak bersih, jelas dan terbukti bebas dari