Pemprov Bali menargetkan pendaftaran program rampung akhir Juli 2026 dan siap menyambut kunjungan Presiden RI untuk meninjau implementasi digitalisasi bantuan sosial
DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali siap mempercepat implementasi program digitalisasi bantuan sosial (bansos) setelah ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan nasional. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Bali, Wayan Koster, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten/kota. Yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6).
Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu juga membahas rencana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke Surabaya dan Bali pada Juli mendatang. Untuk meninjau perkembangan pelaksanaan program digitalisasi bantuan sosial.
Bali Siap Percepat Implementasi Digitalisasi Bansos
Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat. Yang menetapkan Bali sebagai salah satu daerah percontohan digitalisasi bantuan sosial.
Menurutnya, program tersebut sangat penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial berlangsung lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
“Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera diterapkan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Jadi, kami sangat mendukung program ini,” ujarnya.
Target Pendaftaran Rampung Akhir Juli
Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan tahapan implementasi program. Meski demikian, Gubernur Koster mengakui capaian pendaftaran di Bali masih belum optimal. Karena dalam dua pekan terakhir banyak hari raya keagamaan.
Sepulang dari rapat koordinasi, ia memastikan seluruh jajaran akan langsung mempercepat pelaksanaan program.
“Sepulang dari rakor ini, kami akan tancap gas. Secara sistem, kami telah menyusun tahapan yang konkret untuk dilaksanakan,” katanya.
Gubernur Koster menargetkan seluruh proses pendaftaran dapat diselesaikan paling lambat pada akhir Juli 2026.
Ia juga meminta dukungan penambahan agen pendamping agar proses pendaftaran dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat banjar secara lebih cepat.
Siap Sambut Kunjungan Presiden
Selain mempercepat pelaksanaan program, Pemerintah Provinsi Bali juga menyatakan kesiapan menyambut rencana kunjungan Presiden RI yang dijadwalkan meninjau pelaksanaan program digitalisasi bansos di Bali.
“Terkait rencana kunjungan Bapak Presiden, kami akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Koster.
Pemerintah Pusat Apresiasi Komitmen Bali
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi dukungan seluruh pemerintah daerah, khususnya Bali, dalam menyukseskan program digitalisasi bantuan sosial.
Ia berharap seluruh daerah percontohan mampu mempercepat proses pendaftaran sehingga peluncuran program dapat dilakukan sesuai target.
“Paling lambat akhir Agustus pendaftaran telah rampung sehingga peluncuran bisa dipercepat,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari transformasi penyaluran perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI).
Program tersebut juga menjadi langkah awal pengembangan Government Technology (GovTech) untuk meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital.
Rapat koordinasi turut dihadiri Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Wujudkan Bali Mandiri Energi, Pemprov Bali Dukung Proyek Percontohan Energi Arus Laut di Nusa Penida
