DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali dan Maluku Utara resmi menjalin kerja sama strategis lintas provinsi yang mencakup tiga sektor utama. Tata Kelola MCP (Monitoring, Controlling, Prevention), Pemerintahan Digital, serta Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos. Di Ruang Pertemuan Kertha Sabha, Denpasar, pada Senin (4/8/2025).
Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut pertemuan kedua kepala daerah sebelumnya pada 12 Juli 2025 yang dengan cepat ditindaklanjuti oleh tim teknis dari kedua provinsi.
Sherly Tjoanda: Belajar dari yang Terbaik
Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan bahwa Provinsi Maluku Utara ingin belajar dari Bali dalam mengelola sektor pemerintahan. Yang telah terbukti sukses dan mendapat pengakuan nasional.“Pesan saya untuk pimpinan OPD Malut, mari kita belajar dari yang terbaik. Bertumbuh bersama untuk meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Sherly.
Dalam hal pemenuhan dokumen MCP, Bali mencatat skor tertinggi nasional pada 2024 dengan nilai 99. Sedangkan Maluku Utara berada di angka 71, naik signifikan dari skor 30 di tahun 2023. Melalui kerja sama ini, Sherly menargetkan nilai MCP Maluku Utara bisa meningkat menjadi 82 pada 2025 dan masuk lima besar nasional.
MCP menjadi indikator penting dalam tata kelola delapan area strategis berdasarkan penilaian KPK. Termasuk perencanaan dan penganggaran, layanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, hingga pengadaan barang dan jasa.
Kolaborasi dalam Pemerintahan Digital dan Penguatan Pariwisata
Sektor kedua yang disinergikan adalah penyelenggaraan pemerintahan digital. Bali diketahui sebagai provinsi terbaik dalam percepatan digitalisasi daerah, terbukti dari prestasi sebagai Juara I Tim Percepatan Digitalisasi Daerah Regional Jawa-Bali.“Kami berharap kolaborasi ini mendukung percepatan digitalisasi di Maluku Utara menuju layanan publik yang lebih terbuka, efisien dan terpercaya,” ujar Sherly.
Adapun sektor ketiga menyangkut pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. Gubernur Sherly menyebut Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia dan inspirasi utama dalam membangun ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan.
Gubernur Koster: Kolaborasi Horizontal yang Menguatkan
Koster menilai penandatanganan kerja sama ini sebagai langkah strategis memperkuat kolaborasi antar daerah, guna mewujudkan pemerintahan yang efisien, pembangunan yang merata, serta peningkatan kualitas layanan publik.“Ini bukan hanya simbol seremonial, tetapi bentuk nyata komitmen antar pemerintah daerah dalam memperluas jejaring pembangunan,” kata Koster. Ia menekankan pentingnya menyusun rencana aksi kolaboratif dan sistem evaluasi terukur untuk menjamin keberhasilan kerja sama ini.
Penandatanganan Tiga Perjanjian Kerja Sama Strategis
Acara diawali dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antar Gubernur, kemudian dilanjutkan dengan:
Perjanjian Kerja Sama Tata Kelola MCP
Perjanjian Kerja Sama Pemerintahan Digital
Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Dokumen kerja sama masing-masing ditandatangani oleh kepala OPD dari dua provinsi dan disaksikan langsung oleh kedua Gubernur. Hadir pula dalam acara ini Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan jajaran pimpinan OPD dari kedua belah pihak.
Komisi IV DPR RI Dukung Bali Jadi Pulau Organik, Siap Tambah Bantuan Pupuk Organik dan Benih
