
BAdung – Indonesia menjadi tuan rumah Asia Pacific Geospatial Forum 2023. Forum prestisius itu membahas sejumlah isu krusial yang dihadiri ratusan partisipan dari 51 negara Asia Pasific untuk memperkuat pemanfaatan data geospasial dalam berbagai aspek.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto saat membuka Asia Pacific Geospatial Forum 2023 di Kuta Badung, Senin (6/11/2023) mengatakan, Asia Pacific Geospatial Forum 2023 menjadi forum prestisius yang mempertemukan 51 negara untuk membahas sejumlah isu krusial khususnya terkait geospasial.
Ia mengungkapkan, Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah lebih dari 8,3 juta kilometer persegi dan luas wilayah daratan 1,9 juta kilometer persegi.
Hadi Tjahjanto menyebut, dengan wilayah yang luas tersebut tentu perlu dipetakan kawasan – kawasan yang layak maupun tidak layak untuk pembangunan dan investasi. Menurutnya, dengan data geospasial, Pemerintah juga dapat mengambil kebijakan – kebijakan yang berdampak positif terhadap pembangunan dan investasi khususnya di Indonesia.
“Forum pertemuan antar anggota di kawasan Asia Pasific ini diharapkan menghasilkan kesepakatan dalam data – data geospasial. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang tentunya harus dilakukan pemetaan kawasan khususnya untuk memperkuat investasi dan pembangunan,” ujar Hadi Tjahjanto.
Sementara, Kepala Badan Informasi Geospasial Muh Aris Marfai mengatakan, data geospasial sangat penting dan menjadi salah satu aspek penunjang dalam investasi dan pembangunan tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia.
Ia menyebut, dengan adanya data geospasial juga dapat memetakan wilayah atau kawasan yang dimiliki suatu negara untuk bisa dilakukan investasi atau tidak termasuk navigasi maupun informasi terkait lokasi di permukaan bumi.
Ia berharap, pertemuan yang dihadiri 51 negara partisipan ini dapat menghasilkan kesepakatan dan memperkuat sinergi dalam pemanfaatan data geospasial di kawasan Asia Pasifik.
“Masing – masing negara tentu memiliki kebijakan maupun aturan dalam pembangunan maupun investasi, karenanya perlu disepakati hal – hal apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan untuk berinvestasi maupun membangun di seuatu negara. Ini tentunya harus ada kesepakatan bersama,” pungkasnya.
Dalam Asia Pacific Geospatial Forum 2023, Badan Informasi Geospasial juga memberikan apresiasi dan penghargaan bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang berhasil mengembangkan dan menerapkan inovasi pemanfaatan Informasi Geospasial dalam tata kelola pemerintahan.
Penghargaan Bhumandala 2023 itu berkaitan dengan keberhasilan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah menerapkan Satu Data Indonesia mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.