DENPASAR, InsertBali – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa sektor pariwisata Bali saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan kompleks, baik dari faktor internal maupun eksternal. Menurutnya, kondisi ini memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku industri agar masalah tidak dihadapi secara parsial.
Hal tersebut disampaikan Dewa Made Indra saat menghadiri pengukuhan pengurus PHRI BPD Bali periode 2025–2030 dan Rakerda I Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (23/1/2026).
“Era saat ini adalah era kolaborasi. Tantangan yang dihadapi pariwisata Bali hanya bisa diselesaikan jika pemerintah dan pelaku industri bekerja bersama,” ujarnya. Sekda Dewa Indra juga menekankan pentingnya sinergi kebijakan dan komunikasi berkelanjutan agar pariwisata tetap berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), mengungkapkan fakta mengejutkan terkait kinerja pariwisata Bali sepanjang tahun 2025. Meski jumlah kunjungan wisatawan meningkat, tingkat hunian (okupansi) hotel justru tercatat menurun.
“Jika dibandingkan antara tahun 2024 dan 2025, tingkat okupansi hotel memang mengalami penurunan sekitar 8 persen,” ungkap Cok Ace.
Anomali ini dinilai sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kunjungan wisatawan meningkat, tetapi okupansi menurun dan PAD juga tidak naik signifikan. Jika PAD tidak meningkat, maka kesejahteraan masyarakat tentu ikut terpengaruh,” jelasnya.
Akomodasi Ilegal Jadi Tantangan Serius Industri Pariwisata Bali
Cok Ace mengklarifikasi bahwa penurunan okupansi pada bulan Januari merupakan pola musiman tahunan dan bukan dampak langsung cuaca ekstrem. Tantangan yang lebih serius bagi pariwisata Bali justru datang dari maraknya akomodasi yang tidak terdaftar secara resmi. Keberadaan usaha ilegal ini memecah distribusi wisatawan dan menggerus pasar hotel resmi.
“Banyak akomodasi yang tidak terdaftar ikut mengambil wisatawan, dan hal ini berdampak pada okupansi hotel resmi,” katanya.
Menutup keterangannya, PHRI Bali menekankan pentingnya penguatan basis data yang valid dan terintegrasi. Data yang akurat diperlukan untuk menentukan apakah Bali sudah mengalami kelebihan pasokan kamar (oversupply) atau masih membutuhkan tambahan akomodasi.
“Tanpa data yang akurat, sulit menentukan apakah Bali masih memerlukan tambahan kamar atau justru sudah mengalami kelebihan pasokan,” pungkasnya.
