Kemnaker Apresiasi Sekretariat ASEAN, ASEAN-OSHNET, dan ILO Majukan Standar Ketenagakerjaan dan K3 Sektor Perikanan

Kemnaker Apresiasi Sekretariat ASEAN, ASEAN-OSHNET, dan ILO Majukan Standar Ketenagakerjaan dan K3 Sektor Perikanan

JAKARTA, InsertBali – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat sinergi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor perikanan melalui penyelarasan regulasi dan pelaksanaan pengawasan bersama (joint inspection) antarnegara anggota ASEAN. Langkah ini ditempuh guna meningkatkan pelindungan pekerja sekaligus mendorong terwujudnya pekerjaan layak di sektor perikanan.

Komitmen tersebut terungkap kepada awak media melalui siaran pers yang disampaikan pada Kamis (19/11/2026), usai Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker dan K3) Kemnaker, Ismail Pakaya, membuka Workshop on Sharing Best Practice on Improving OSH in Fishing Sector Through Multi-Agency Joint Inspection di Jakarta.

Dalam arahannya, Ismail menjelaskan bahwa K3 merupakan salah satu prinsip dan hak mendasar di tempat kerja. Yang telah ditetapkan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada 2022. Prinsip tersebut menjadi landasan penting untuk memastikan pelindungan bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor perikanan.

“Tujuannya adalah memastikan perlindungan yang efektif bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja di sektor perikanan. Hal ini krusial untuk mencegah kecelakaan kerja sekaligus menciptakan pekerjaan yang layak dan operasi penangkapan ikan komersial yang berkelanjutan,” jelas Ismail.

Komitmen Regional ASEAN dan Pengawasan Terpadu Lintas Instansi

Di tingkat regional, negara-negara ASEAN juga telah merumuskan sejumlah pedoman untuk memperkuat pelindungan K3. Termasuk bagi pekerja sektor informal dan pekerja di sektor perikanan.

“Komitmen regional ini diwujudkan melalui implementasi Rencana Kerja ASEAN OSHNET (2022–2030), pedoman K3 sektor informal, serta penguatan koordinasi antarlembaga,” katanya.

Ismail menambahkan, pemerintah memegang peran krusial dalam memastikan regulasi K3 diterapkan secara efektif. Guna mencegah kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja di sektor perikanan. Upaya ini pun selaras dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) ASEAN yang menempatkan hak-hak pekerja. Termasuk pekerja sektor perikanan, sebagai bagian dari pelindungan HAM.

Oleh karena itu, pengawasan perlu dilaksanakan secara terpadu melalui inspeksi bersama lintas instansi serta peningkatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan.

“Kemnaker turut memberikan apresiasi kepada Sekretariat ASEAN, ASEAN-OSHNET, dan ILO atas dukungan serta kolaborasi aktif. Dalam memajukan standar ketenagakerjaan dan K3 bagi pekerja sektor perikanan di kawasan Asia Tenggara,” ujarnya.

Shares: