Bali menjadi daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan ARISE sebagai instrumen analisis berbasis data untuk mendukung perencanaan pembangunan dan penganggaran adaptif terhadap risiko bencana.

Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong optimalisasi pemanfaatan Dashboard ARISE untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah. Sistem ini diharapkan membantu pemerintah mengantisipasi dampak ekonomi dan pembiayaan akibat bencana.

Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Capacity Building ARISE Dashboard: Strengthening Regional Fiscal Resilience to Disaster Risks. Kegiatan berlangsung di Aula Gedung Keuangan Negara, Denpasar, Selasa (10/11/2026).

Bali menjadi daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan ARISE (Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience). Sistem tersebut dikembangkan sebagai instrumen analisis berbasis data untuk mendukung pengelolaan risiko fiskal akibat bencana.

Koster: Implementasi ARISE Harus Berkelanjutan

Gubernur Koster menegaskan, implementasi ARISE tidak boleh berhenti pada penyerahan sistem secara seremonial. Pemerintah daerah harus menindaklanjutinya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemutakhiran data berkala.

Pemanfaatan sistem juga harus dilakukan secara konsisten oleh perangkat daerah terkait. Dengan demikian, ARISE dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung pengambilan kebijakan pemerintah.

Kegiatan peningkatan kapasitas ini merupakan tindak lanjut serah terima resmi ARISE kepada Pemprov Bali. Penyerahan sistem tersebut telah dilaksanakan pada 6 Oktober 2026.

Melalui pelatihan ini, aparatur pemerintah daerah diharapkan menguasai aspek teknis dan operasional ARISE. Kemampuan tersebut diperlukan agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Menurut Koster, Bali membutuhkan sistem pengelolaan risiko bencana yang komprehensif. Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana alam.

Kesiapsiagaan bencana tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur fisik dan kemampuan tanggap darurat. Pemerintah juga membutuhkan ketahanan fiskal untuk memastikan ketersediaan pembiayaan penanganan bencana.

Ketahanan tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, kesiapan fiskal turut melindungi aktivitas perekonomian masyarakat ketika bencana terjadi.

ARISE Dukung Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Risiko

Melalui Dashboard ARISE, perangkat daerah diharapkan mampu memetakan dan mengukur potensi risiko fiskal. Sistem ini juga membantu mengantisipasi dampak ekonomi akibat bencana secara lebih terukur.

Hasil analisis ARISE diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Data tersebut juga perlu diintegrasikan ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah.

Salah satu penerapannya melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat menyiapkan strategi pembiayaan sebelum bencana terjadi.

Koster menegaskan, penguatan ketahanan fiskal tersebut sejalan dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125. Haluan pembangunan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.

Langkah ini juga mendukung visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Visi tersebut diwujudkan melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

Landasan pembangunannya berpedoman pada nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi. Dalam konteks kebencanaan, ketahanan fiskal menjadi bagian penting menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian alam.

Koster juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan nilai Jana Kerthi, Atma Kerthi, dan Jagat Kerthi. Ketiganya mencerminkan pentingnya keselamatan manusia, keharmonisan kehidupan, serta kelestarian lingkungan.

Perencanaan anggaran yang adaptif diharapkan memberikan perlindungan lebih baik bagi krama Bali dan wisatawan. Kebijakan tersebut juga harus menjamin keberlangsungan pelayanan publik ketika bencana terjadi.

Bappeda, BPKAD, dan BPBD Diminta Kuasai ARISE

Untuk memastikan optimalisasi ARISE, Koster memberikan perhatian khusus kepada sejumlah perangkat daerah. Ia menginstruksikan Bappeda, BPKAD, dan BPBD Provinsi Bali mengikuti seluruh rangkaian peningkatan kapasitas secara serius.

Materi pelatihan mencakup pemahaman risiko fiskal dan praktik langsung penggunaan sistem (hands-on). Peserta juga mengikuti pembahasan studi kasus serta simulasi kelompok.

Koster berharap peserta tidak sekadar memahami mekanisme operasional Dashboard ARISE. Mereka juga harus mampu menerapkan hasil analisisnya dalam dokumen perencanaan strategis dan penganggaran perangkat daerah.

Pada kesempatan tersebut, Koster menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pengembangan ARISE. Apresiasi secara khusus disampaikan kepada Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Ia juga mengapresiasi United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Kolaborasi antarlembaga diharapkan terus diperkuat untuk membangun Bali yang tangguh, aman, dan sejahtera.

Bali Berpotensi Menjadi Model Penguatan Fiskal Daerah

Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah DJPK Kementerian Keuangan RI, Adriyanto, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemprov Bali.

Dalam keynote speech bertajuk Strengthening Regional Fiscal Resilience through the Use of ARISE, ia menilai implementasi ARISE sebagai terobosan strategis.

Menurut Adriyanto, Bali merupakan daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan sistem tersebut. Langkah ini berpotensi menjadi model pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya.

Ia menjelaskan, karakteristik Bali sebagai destinasi pariwisata dunia menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan risiko bencana. Keberlangsungan infrastruktur, keamanan, dan aktivitas ekonomi menjadi faktor penting bagi daerah.

Gangguan akibat bencana berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap sektor pariwisata. Dampaknya juga dapat dirasakan perekonomian masyarakat dan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Karena itu, ARISE diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi potensi risiko sejak dini. Hasil analisis tersebut dapat menjadi dasar penyusunan langkah antisipasi yang tepat.

Adriyanto juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan fiskal daerah. ARISE dikembangkan melalui kerja sama Kementerian Keuangan RI, ITB, dan UNDRR.

Dalam implementasinya, BPBD memiliki peran strategis menyediakan data dan analisis kebencanaan. Sementara itu, BPKAD berperan dalam perencanaan keuangan dan pengalokasian anggaran.

BPKAD juga berperan menyusun strategi pembiayaan risiko bencana. Sinergi dengan Bappeda dan instansi terkait menjadi faktor penting keberhasilan implementasi ARISE.

Melalui kegiatan peningkatan kapasitas ini, Pemprov Bali diharapkan semakin siap mengintegrasikan analisis risiko bencana. Integrasi tersebut perlu diterapkan dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan daerah.

Pemanfaatan Dashboard ARISE secara berkelanjutan diharapkan memperkuat koordinasi antarlembaga. Langkah ini sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah.

Dengan demikian, kebijakan fiskal Bali dapat menjadi lebih adaptif dan terukur. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat serta menjaga keberlanjutan pembangunan Bali.

Apel Hari Pahlawan 2026, Bupati Satria Ajak Generasi Muda Teladani Semangat Ida Dewa Agung Jambe