KLUNGKUNG, InsertBali – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Klungkung memberikan sorotan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 9 Tahun 2016.
Hal tersebut ditegaskan dalam Sidang Paripurna DPRD Klungkung dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, Selasa (3/11/2026). Pemandangan Umum tersebut dibacakan langsung oleh I Wayan Misna.
Wayan Misna menyampaikan, Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Aturan ini menjadi landasan hukum dalam membentuk, menyusun, membagi tugas, dan menetapkan fungsi perangkat daerah. Hal tersebut agar roda pemerintahan berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Peraturan Daerah ini bukan sekadar mengatur organisasi pemerintah daerah, melainkan menjadi instrumen penting. Untuk memastikan bahwa visi dan misi Bupati dapat diterjemahkan menjadi program kerja terukur yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan tanggung jawabnya,” ujar Wayan Misna.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Perda ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pembentukan, kedudukan,susunan organisasi, hingga tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dengan pedoman yang jelas, tidak akan ada lagi tumpang tindih kewenangan maupun ketidakjelasan tanggung jawab antar-instansi.
Maka dari itu, Fraksi PDI Perjuangan berharap dalam konteks pembangunan Kabupaten Klungkung, keberadaan regulasi ini harus mampu menjawab tantangan pemerintahan. Pasalnya, tantangan pemerintahan ke depannya akan semakin kompleks.
