KLUNGKUNG, InsertBali – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Klungkung memberikan masukan terkait perombakan perangkat daerah yang baru. Hal ini disampaikan I Wayan Misna dalam Sidang Paripurna DPRD Klungkung yang beragendakan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 9 Tahun 2016, Selasa (3/11/2026).
Wayan Misna menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Klungkung tidak menghendaki adanya organisasi pemindahan yang gemuk, mahal, tetapi tidak produktif. Sebaliknya, Fraksi PDI Perjuangan menginginkan Perangkat Daerah yang ramping, profesional, responsif, efektif, dan memiliki keberpihakan nyata terhadap kepentingan masyarakat.
Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta Bupati memberikan penjelasan secara komprehensif terhadap seluruh substansi perubahan. Penjelasan tersebut mencakup kajian kelembagaan, konsekuensi anggaran, kebutuhan aparatur, serta dampaknya terhadap peningkatan pelayanan publik.
Soroti Merger Dinas, Pemisahan BPKPD, hingga BPBD Tipe A
Terkait penggabungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Dinas Pertanian menjadi Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Tipe A, Fraksi PDIP memberikan dukungannya dengan catatan. “Kami mendukung merger ini sepanjang tidak menurunkan kuwalitas layanan kepada Petani, Peternak, Nelayan dan UMKM,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan jangan sampai masyarakat di Nusa Penida, Dawan, dan Banjarangkan kesulitan mendapatkan pelayanan karena strukturnya digabung. “Mohon Penjelasan Saudara Bupati tentang Setatus UPT dan Jabatan Pungsional yang hilang dibagian baru,” ujarnya.
Mengenai pemisahan (splitting) BPKPD menjadi dua badan—yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (Tipe B) serta Badan Pendapatan Daerah (Tipe B)—Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Klungkung mendukung dengan beberapa catatan.
Sesuai dengan Ajaran Trisakti Bung Karno bahwa kita harus berdaulat secara ekonomi, pemisahan ini harus menjamin efektivitas peningkatan PAD, pajak, dan retribusi untuk kesejahteraan wong cilik. Bukan justru menambah beban pegawai dan TPP ASN yang membebani APBD. Fraksi PDIP juga mencatat bahwa rekomendasi Gubernur bersifat mengikat. Yang artinya jika tidak sesuai akan berakibat tidak sah, sehingga Bupati diminta menjelaskan jaminan efisiensinya.
Selain itu, dalam struktur BPBD Tipe A terdapat unsur pengarah. Fraksi PDIP mempertanyakan siapa yang akan mengisi unsur pengarah ini, apa tugasnya, serta apakah sudah dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Begitu pula dengan skor Klungkung yang mencapai 780 (Tipe A intensitas tinggi). Bupati diminta memaparkan kajian risiko bencananya serta jenis potensi bencana apa saja yang membuat skor Klungkung paling tinggi se-Bali.
Demikianlah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Klungkung terhadap Ranperda tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk mendapat penjelasan lebih lanjut.
