KLUNGKUNG, InsertBali – Rencana Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk melakukan penataan ulang kelembagaan Perangkat Daerah mendapat sorotan dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Klungkung.
Sorotan tersebut disampaikan secara resmi melalui Pemandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Penyampaian dilakukan dalam Sidang Paripurna DPRD Klungkung, Selasa (3/11/2026).
I Gde Artawan, yang membacakan Pemandangan Umum tersebut, mengatakan setelah mendengarkan dan mempelajari penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Klungkung perlu memperoleh penjelasan secara lebih jelas mengenai beberapa hal.
Pertama, dengan penataan kembali kelembagaan Perangkat Daerah ini—baik yang dipisahkan maupun digabungkan serta diubahnya tipologi OPD—apakah Bupati sudah mempertimbangkan dampaknya terhadap keberhasilan kinerja OPD tersebut dalam upaya mencapai tujuan pokok terbentuknya OPD dimaksud? Fraksi Gerindra memohon penjelasannya.
Di samping itu, apakah Bupati sudah memperhitungkan dampaknya terhadap efisiensi dan efektivitas pemisahan maupun penggabungan serta perubahan tipologi OPD tersebut?
Hal yang tidak kalah penting, apakah penataan tersebut tidak menambah beban APBD? “Demikian Pemandangan Umum ini kami sampaikan, mohon untuk dapat diberikan penjelasan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
