Bappenas Dorong Transformasi Transportasi dan Infrastruktur Ramah Lingkungan, Pemprov Bali Siapkan Penguatan Ekosistem Kendaraan Listrik

DENPASAR – Pemerintah pusat mendorong Bali menjadi percontohan nasional pembangunan berkelanjutan dan transportasi rendah emisi. Dukungan tersebut diwujudkan melalui proyek Bali E-Mobility yang menghadirkan 11 bus listrik hibah Pemerintah Republik Korea untuk Provinsi Bali.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa Bali dapat menjadi model pembangunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Penilaian tersebut didasarkan pada komitmen Bali terhadap pembangunan berkelanjutan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Proyek Bali E-Mobility menjadi salah satu langkah konkret untuk mempercepat transisi energi di sektor transportasi. Program ini merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia, Pemerintah Republik Korea, dan Global Green Growth Institute (GGGI).

Sebelas Bus Listrik Perkuat Transportasi Publik Bali

Sebanyak 11 bus listrik dan enam unit pengisi daya cepat diluncurkan di Lapangan Timur Monumen Bajra Sandhi, Denpasar, pada 22 Oktober 2026. Armada tersebut disiapkan untuk memperkuat layanan transportasi publik sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Bus listrik itu direncanakan melayani Koridor I Trans Sarbagita dengan rute pulang-pergi sepanjang 53 kilometer. Rute tersebut menghubungkan GOR Ngurah Rai dengan Garuda Wisnu Kencana (GWK) melalui Universitas Udayana.

Fasilitas pengisian daya ditempatkan di dua lokasi. Tiga unit berada di depo Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan tiga unit lainnya ditempatkan di GOR Ngurah Rai.

Berdasarkan keterangan Dinas Perhubungan Provinsi Bali yang diberitakan BALIPOST, operasional armada ditargetkan dimulai pada Desember 2026. Pelaksanaannya masih memerlukan persiapan teknis dan administrasi.

Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut proyek tersebut sebagai model yang berpotensi direplikasi secara bertahap di daerah lain. Selain mengembangkan transportasi publik, pemerintah juga mendorong keterlibatan industri dalam negeri dalam pengembangan kendaraan listrik.

Pemprov Bali Perkuat Kebijakan Energi Bersih

Gubernur Bali Wayan Koster menyambut dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Republik Korea terhadap pengembangan transportasi ramah lingkungan. Ia menegaskan bahwa pembangunan Bali diarahkan agar semakin selaras dengan pelestarian alam.

Pemprov Bali telah memiliki landasan kebijakan energi bersih melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Sementara itu, Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 menjadi salah satu landasan kebijakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Pemerintah daerah berupaya mempercepat penerapan kebijakan tersebut melalui pengembangan kendaraan listrik dan infrastruktur pendukung. Pemanfaatan kendaraan listrik juga diharapkan memperbaiki kualitas udara serta mengurangi emisi langsung dari kendaraan berbahan bakar fosil.

Dalam proyek Bali E-Mobility, enam pengisi daya cepat memiliki kapasitas 100 kilowatt per unit. Infrastruktur tersebut mendukung pengoperasian bus listrik pada rute yang telah disiapkan.

Selain transportasi publik, pengembangan energi terbarukan menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan Bali. Koster sebelumnya menyampaikan bahwa Bali memperoleh kuota pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 1.000 megawatt. Rencana tersebut masih memerlukan proses persetujuan dan perizinan sebelum pembangunan dapat berjalan.

Tantangan Sampah, Air Bersih, dan Kemacetan

Di tengah upaya mempercepat transisi energi, Bali masih menghadapi sejumlah tantangan lingkungan. Pertumbuhan aktivitas perkotaan dan pariwisata meningkatkan kebutuhan transportasi, pengelolaan sampah, air bersih, serta infrastruktur dasar.

Kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan atau Sarbagita menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan perhatian dalam pengelolaan sampah dan mobilitas. Penguatan transportasi publik dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, meskipun dampaknya bergantung pada kualitas layanan dan tingkat penggunaan masyarakat.

Pengelolaan sampah juga perlu diperkuat melalui pemilahan dari sumber dan pemanfaatan kembali sampah organik. Pendekatan ekonomi sirkular dapat membantu mengurangi sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.

Di kawasan pesisir, perlindungan pantai dari abrasi tetap menjadi bagian penting dalam menjaga lingkungan dan mendukung keberlanjutan pariwisata. Sementara itu, pengelolaan sumber daya air perlu diselaraskan dengan kebutuhan penduduk, kegiatan ekonomi, dan pertumbuhan kunjungan wisatawan.

Pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian, termasuk peningkatan konektivitas antarkawasan dan pengembangan akses pelabuhan. Perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan serta kebutuhan mobilitas masyarakat.

Tri Hita Karana sebagai Landasan Pembangunan Berkelanjutan

Bappenas menilai nilai kearifan lokal Bali, termasuk filosofi Tri Hita Karana, dapat menjadi landasan dalam mengembangkan model pembangunan yang selaras dengan lingkungan. Prinsip tersebut menekankan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam.

Melalui proyek Bali E-Mobility, pemerintah berharap pengalaman pengembangan transportasi publik rendah emisi di Bali dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain. Keberhasilan program akan bergantung pada kesiapan infrastruktur, keberlanjutan pembiayaan operasional, dan minat masyarakat menggunakan transportasi umum.

Penguatan transportasi publik, transisi energi, pengelolaan sampah, perlindungan pesisir, serta pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan perlu berjalan secara terpadu. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan sekaligus mendukung kegiatan ekonomi dan pariwisata Bali dalam jangka panjang.

Koster Sambut Tawaran Kerja Sama Ningxia Hui, Jajaki Kolaborasi Pariwisata hingga Energi Hijau