DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster mendukung penguatan tata kelola Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Tim Penggerak PKK, dan Posyandu. Ketiga lembaga tersebut dinilai berperan strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan penggerak perekonomian daerah.
Dukungan itu disampaikan Koster saat membuka Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Kamis (22/10/2026).
Koster menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, pertemuan ini penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga agar programnya menjangkau kebutuhan masyarakat secara langsung.
Ia juga menilai kegiatan berskala nasional di Bali memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata. Kehadiran peserta turut mendorong kunjungan wisatawan domestik dan aktivitas ekonomi daerah.
“Bagi kami di Bali, setiap tamu adalah rezeki. Setiap orang yang menginap di hotel tentu memberikan pemasukan bagi hotel dan turut menggerakkan perekonomian. Kegiatan seperti ini juga mendukung peningkatan kunjungan wisatawan domestik ke Bali,” ujar Koster.
Pemprov Bali Anggarkan Rp30 Miliar untuk Tiga Lembaga
Koster menegaskan, Pemprov Bali mendukung penguatan Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu karena peran ketiganya berkaitan dengan pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Bali mengalokasikan anggaran masing-masing Rp10 miliar untuk Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu. Dengan demikian, total alokasi untuk ketiga lembaga tersebut mencapai Rp30 miliar.
Koster menyebut dukungan anggaran tersebut mengacu pada arahan kebijakan pemerintah pusat. Penguatan tata kelola diharapkan membuat pelaksanaan program lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Tri Tito Karnavian Tekankan Tata Kelola Sesuai Regulasi
Ketua Harian Dekranas sekaligus Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian, menegaskan pentingnya menjalankan tata kelola ketiga lembaga secara serius dan sesuai regulasi.
“Ini bukan kegiatan main-main, karena ada regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan dan ada mekanisme pengawasan terhadap kegiatan ketiga lembaga ini,” tegas Tri.
Ia juga menyampaikan bahwa TP Posyandu akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).
Kolaborasi ini diharapkan memperkuat edukasi kesehatan dan gizi bagi masyarakat. Sasaran edukasi mencakup ibu hamil, ibu, dan anak-anak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan keluarga.
Sinergi Lintas Sektor untuk Atasi Stunting dan Kemiskinan
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Bernhard E. Rondonuwu, menilai penguatan tata kelola ketiga lembaga tersebut penting untuk menjawab berbagai persoalan keluarga dan masyarakat.
Menurutnya, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan perajin daerah membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Kerja sama antarlembaga dan pemerintah diharapkan membuat penanganan persoalan tersebut lebih efektif dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi ini diikuti perwakilan dari 178 kabupaten/kota di wilayah Indonesia bagian tengah. Peserta berasal dari unsur Dekranasda, TP PKK, Posyandu, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Melalui pertemuan tersebut, hasil koordinasi diharapkan diterjemahkan menjadi program dan penganggaran daerah yang konkret. Pembahasan juga mencakup penyamaan persepsi mengenai mandat, kedudukan, serta hubungan kerja masing-masing lembaga.
Selain itu, pertemuan diarahkan untuk membentuk pola kolaborasi yang terintegrasi. Perencanaan program diharapkan menjadi lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran.
Rapat di Bali ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian tiga pertemuan penguatan tata kelola di sejumlah wilayah Indonesia. Hasilnya diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan peran Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu bagi kesejahteraan masyarakat.
Arak Bali Laku Dilelang US$400 di Las Vegas, Hasilnya untuk Kegiatan Amal
