DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster melantik dan mengambil sumpah sembilan anggota BPSK Kota Denpasar periode 2026–2031.
Pelantikan berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (31/8/2026).
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hubungan konsumen dan pelaku usaha.
Sembilan Anggota BPSK Denpasar Dilantik
Keanggotaan BPSK Kota Denpasar terdiri dari tiga unsur, yaitu pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha.
Unsur pemerintah diwakili Luh Hety Veronika, I Made Era Naya Supatha, dan Ni Luh Putu Darwati.
Unsur konsumen diwakili Nur Harianto, Ketut Udi Prayudi, dan I Made Agus Wirajaya.
Sementara itu, unsur pelaku usaha diwakili I Gede Jelantik Purwaka, I Wayan Indra Adhi Suputra, dan Budiman Antonius Sinaga.
Komposisi tiga unsur tersebut diharapkan menciptakan keseimbangan dalam pelaksanaan tugas BPSK.
Koster Tekankan Penyelesaian Sengketa yang Berimbang
Gubernur Koster menyampaikan ucapan selamat kepada sembilan anggota BPSK yang baru dilantik.
Ia meminta seluruh anggota menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab.
Menurut Koster, perkembangan interaksi pelaku usaha dan konsumen semakin dinamis.
Interaksi tersebut tidak jarang menimbulkan konflik akibat sistem maupun persoalan yang dialami konsumen.
Dalam kondisi tersebut, keberadaan BPSK diperlukan untuk menghadirkan penyelesaian sengketa secara berimbang.
“Harus diatur agar berimbang, tak boleh berat ke konsumen sehingga pelaku usaha menjadi korban,” ujar Koster.
Menurutnya, regulator memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha.
Koster juga menilai keberadaan BPSK sangat strategis bagi Bali sebagai daerah tujuan wisata.
Honor Anggota BPSK Akan Ditingkatkan
Koster berkomitmen memberikan perhatian lebih terhadap kelembagaan BPSK Kota Denpasar.
Salah satunya melalui peningkatan honor bagi anggota BPSK.
Menurut Koster, BPSK memiliki tugas penting dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa konsumen.
“Ini institusi penting yang bertugas melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa,” tegasnya.
Ia berharap peningkatan dukungan tersebut dapat membantu anggota menjalankan tugas secara optimal.
BPSK Diminta Susun Program Lima Tahun
Koster meminta BPSK segera menyusun rancangan program kerja untuk periode lima tahun mendatang.
BPSK juga diminta memetakan berbagai potensi permasalahan konsumen dan pelaku usaha.
Pemetaan tersebut diperlukan untuk membangun manajemen antisipatif dalam perlindungan konsumen.
Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah berbagai persoalan sebelum berkembang menjadi sengketa.
Koster juga berharap BPSK dapat terbentuk di seluruh kabupaten di Bali.
Dengan cakupan kelembagaan yang lebih luas, akses masyarakat terhadap penyelesaian sengketa dapat semakin mudah.
Tiga Unsur Jaga Objektivitas BPSK
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata menjelaskan pentingnya komposisi tiga unsur BPSK.
Ketiga unsur tersebut terdiri dari pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha.
Komposisi tersebut diharapkan menghadirkan keseimbangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPSK.
Penyelesaian sengketa juga diharapkan berlangsung objektif, adil, dan berintegritas.
“BPSK diharapkan tidak hanya hadir ketika terjadi sengketa,” kata Wiryanata.
Menurutnya, BPSK juga harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan konsumen.
Anggota BPSK dituntut bekerja profesional, independen, objektif, dan menjunjung tinggi rasa keadilan.
Dorong Perlindungan Konsumen yang Efektif
Wiryanata meminta anggota BPSK Denpasar memetakan potensi masalah selama periode lima tahun.
Pemetaan tersebut menjadi dasar penyusunan program perlindungan konsumen di Provinsi Bali.
Dengan dilantiknya anggota baru, masyarakat diharapkan memperoleh akses penyelesaian sengketa yang lebih efektif.
Mekanisme tersebut juga diharapkan berlangsung sederhana, cepat, dan berkeadilan.
Keberadaan BPSK menjadi bagian penting dalam membangun hubungan sehat antara konsumen dan pelaku usaha.
Gubernur Koster Lepas 9 Truk Bantuan Logistik untuk Korban Bencana NTT
