Diikuti 40 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Psikotes Bukan untuk Mencari Kesalahan atau Langsung Mencopot Jabatan

DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menggelar psikotes bagi 40 pejabat pimpinan tinggi pratama atau Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Kegiatan ini bertujuan memetakan karakteristik personal dan memperoleh gambaran kompetensi pejabat secara lebih menyeluruh.

Psikotes berlangsung di Ruang Sidang Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah, Lantai 4, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (Unud), Kampus Sudirman, Denpasar. Kegiatan dilaksanakan pukul 09.00–12.00 WITA melalui kerja sama Fakultas Kedokteran Unud dan BKPSDM Pemprov Bali.

Koster menegaskan, psikotes tersebut bukan untuk mencari kesalahan pejabat. Hasilnya diharapkan menjadi bahan pemetaan profil personal guna mendukung penempatan pejabat sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.

“Terima kasih telah mengikuti tes psikotes ini. Saya ingin mendapatkan gambaran profil karakteristik personal seluruh pejabat Eselon II,” ujar Koster.

Evaluasi Penilaian Jabatan Berbasis Portofolio

Koster menjelaskan, penilaian melalui manajemen talenta dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi di lapangan. Menurutnya, penilaian berbasis portofolio memiliki keterbatasan dalam memotret kompetensi seseorang secara menyeluruh.

Ia mengaku belum pernah bertemu langsung dengan seluruh pejabat terkait dalam proses pengisian jabatan Eselon II, III, dan IV. Karena itu, psikotes diperlukan untuk melengkapi informasi dalam menilai karakteristik personal pejabat.

“Karena itu saya buat tes ini agar saya mendapatkan gambaran lebih personal yang lebih utuh. Saya ingin jabatan ini betul-betul diisi oleh kompetensi yang profesional dan kepemimpinan yang tepat,” tegasnya.

Menurut Koster, pejabat Eselon II memegang peran strategis dalam menjalankan program pemerintah daerah. Mereka menjadi pimpinan perangkat daerah yang bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan gubernur ke dalam pelaksanaan program.

Hasil Psikotes Bersifat Rahasia

Koster menjelaskan bahwa karakteristik personal dapat memengaruhi perilaku, kinerja, dan lingkungan kerja. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, bergantung pada karakter yang lebih dominan.

Karena itu, pemetaan psikologis diharapkan membantu pemerintah memahami profil pejabat secara lebih komprehensif. Hasilnya juga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas organisasi pemerintahan.

Koster memastikan hasil psikotes bersifat rahasia dan tidak akan disebarluaskan. Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan tes bukan berarti pejabat akan langsung dicopot dari jabatannya.

“Hasilnya tidak disebarluaskan. Ini bukan berarti akan dicopot dari jabatan, meskipun saya dapat gambaran ke depannya kalau kinerjanya tidak bagus, apalagi ini Eselon II,” jelasnya.

Pejabat Diminta Tingkatkan Kinerja dan Responsivitas

Selain mengikuti psikotes, Koster meminta seluruh pejabat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas. Ia menekankan pentingnya bekerja sesuai matriks program dan tugas pokok serta fungsi masing-masing.

Pejabat juga diminta memahami standar kinerja aparatur sipil negara (ASN) secara lebih baik. Menurutnya, pelaksanaan kebijakan harus semakin sistematis, responsif, dan tepat sasaran.

“Bukan hanya sistematis dalam bekerja, tapi memahami kinerja yang baik sebagai Aparatur Sipil Negara. Harus lebih responsif dan lebih tepat dalam mengerjakan kebijakan ke depannya,” imbuh Koster.

Melalui pemetaan profil psikologis ini, Pemprov Bali berharap pengelolaan sumber daya manusia semakin terarah. Langkah tersebut juga diharapkan mendukung penempatan pejabat yang profesional dan memperkuat kinerja perangkat daerah.

Ganjil-Genap Pengisian BBM di Bali Diperpanjang hingga 23 Oktober 2026