DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan hukum, hak asasi manusia (HAM), imigrasi, dan pemasyarakatan.
Hal tersebut disampaikan Koster saat menerima audiensi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), R. Andika Dwi Prasetya, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Kamis (8/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi kelembagaan dan penyelarasan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah. Sinergi tersebut diharapkan mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Bali.
Koster menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat koordinasi serta kerja sama dengan pemerintah pusat.
“Tusi di bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan merupakan bagian dari kebutuhan kami di daerah. Saya sangat menyadari perlunya kolaborasi, koordinasi, dan dukungan antara pemerintah pusat dan daerah,” tegas Koster.
Perkuat Koordinasi Lintas Kementerian
Dalam audiensi tersebut, R. Andika Dwi Prasetya menjelaskan peran Kemenko Kumham Imipas dalam mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan kebijakan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Keberadaan kementerian koordinator tersebut berkaitan dengan penataan kelembagaan pemerintah pusat yang memisahkan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian teknis.
Ketiganya meliputi Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Andika menyampaikan, koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan nasional dapat dilaksanakan secara efektif. Pelaksanaannya juga perlu memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
Karena itu, pihaknya mengharapkan dukungan Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan tugas serta fungsi kementerian terkait.
“Kami mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan seiring dan sejalan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota,” ujar Andika.
Kolaborasi untuk Perlindungan dan Pemajuan HAM
Dalam bidang HAM, Andika menekankan pentingnya kerja sama pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat perlindungan serta pemajuan hak asasi manusia.
Upaya tersebut mencakup peningkatan pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintahan mengenai HAM. Dengan pemahaman yang baik, pelaksanaan kebijakan diharapkan semakin selaras dengan prinsip perlindungan hak masyarakat.
Andika juga menyampaikan peran jajaran Kementerian HAM di daerah, termasuk Kantor Wilayah Kementerian HAM Nusa Tenggara Timur yang memiliki wilayah kerja di Bali.
Koordinasi lintas wilayah dan kelembagaan tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan program HAM secara lebih efektif.
Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif
Gubernur Koster menegaskan, kolaborasi pusat dan daerah diperlukan agar kebijakan pemerintah berjalan selaras dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, urusan hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di Bali.
Penguatan koordinasi lintas sektor menjadi salah satu upaya untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai kebutuhan daerah.
Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran kementerian terkait di bidang imigrasi dan pemasyarakatan. Pertemuan ini menjadi momentum memperkuat hubungan kelembagaan antara Kemenko Kumham Imipas dan Pemerintah Provinsi Bali.
Melalui sinergi yang berkelanjutan, koordinasi kebijakan diharapkan semakin efektif dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Bali.
Bawa 23 IKM ke Kriyanusa 2026, Ny. Putri Koster Dorong Kerajinan Bali Tembus Pasar Internasional
