BADUNG — Gubernur Bali Wayan Koster mendorong Nusa Dua Eco Market menjadi ruang ekonomi yang hidup dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Ia meminta kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ajang promosi, tetapi mampu membuka pasar nyata bagi pelaku UMKM.
Hal itu disampaikan Gubernur Koster saat membuka BRIMo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Pulau Peninsula, kawasan The Nusa Dua, Badung, Sabtu (8/8/2026).
Pembukaan ditandai dengan menimbulkan alu ke lesung. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Direktur Operasi ITDC Troy Reza Waroka, serta Sub Brand Office Head Nusa Dua Risan Hanuraga.
Nusa Dua Eco Market berlangsung selama dua hari, 8–9 Agustus 2026. Sebanyak 50 tenant UMKM ikut ambil bagian dengan menawarkan berbagai produk kuliner, fesyen, dan kreativitas lokal.
Gubernur Koster: Pariwisata Harus Memberi Manfaat bagi Masyarakat
Menurut Koster, Nusa Dua Eco Market menjadi contoh bagaimana kawasan pariwisata dapat berinteraksi dengan wisatawan sekaligus masyarakat lokal.
Ia menilai kawasan wisata tidak cukup hanya menyediakan hotel dan fasilitas akomodasi. Harus ada ruang yang memungkinkan wisatawan berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar.
“Ini sangat bagus. Ini cara ITDC berinteraksi dengan wisatawan dan masyarakat di kawasan ini, terutama masyarakat Desa Bualu,” ujar Koster.
Menurutnya, kegiatan seperti Eco Market dapat menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin keluar dari hotel dan menikmati suasana yang lebih dekat dengan masyarakat.
Kehadiran kegiatan tersebut juga dinilai mampu membantu UMKM yang menjadi salah satu fondasi ekonomi kerakyatan Bali.
Koster bahkan mendorong agar kegiatan serupa terus dikembangkan. Ia berharap Nusa Dua Eco Market tidak berhenti sebagai agenda dua hari, tetapi dapat menjadi bagian dari aktivitas kawasan secara berkelanjutan.
UMKM Diminta Jangan Pulang Membawa Dagangan
Dalam kesempatan itu, Koster memberikan perhatian khusus kepada pelaku UMKM yang mengikuti Eco Market.
Ia meminta ITDC dan BRI memastikan produk UMKM yang dibawa ke Nusa Dua tidak kembali ke daerah asal karena tidak terjual.
“Kalau tutup, ada barang sisa, jangan sampai dibawa pulang. Bapak tanggung jawab beli semua. Tidak boleh ada yang dibawa pulang,” tegas Koster.
Menurutnya, pelaku UMKM yang datang dari daerah jauh membutuhkan kepastian pasar. Mereka telah mengeluarkan biaya dan tenaga untuk membawa produknya ke kawasan Nusa Dua.
Koster mencontohkan pelaku UMKM dari Jembrana. Menurutnya, tidak mudah membawa produk dari daerah yang jauh jika pada akhirnya barang tersebut harus dibawa pulang.
Ia kemudian mengusulkan konsep “berbelanja dan berbagi”. Produk UMKM yang tersisa dapat dibeli oleh penyelenggara untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat.
“Bapak yang belanja, kemudian bapak bagikan kepada masyarakat. Kan lebih bagus,” katanya.
Menurut Koster, pola tersebut memberikan manfaat bagi banyak pihak. UMKM mendapatkan kepastian pasar. Masyarakat menerima manfaat. Wisatawan juga dapat memperoleh produk lokal sebagai suvenir.
“Jadi cara kita supaya hidup kita itu harmonis. Sama-sama mendapat manfaat, sama-sama bahagia,” ujarnya.
Pariwisata Bali Harus Dijaga
Koster juga mengingatkan besarnya ketergantungan ekonomi Bali terhadap sektor pariwisata. Sekitar 66 persen perekonomian Bali bertumpu pada sektor tersebut.
Karena itu, ekosistem pariwisata harus dijaga agar tetap aman, berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Ia menyebut kondisi pariwisata Bali pada 2026 menunjukkan sejumlah indikator positif.
Hingga 31 Juli 2026, kunjungan wisatawan mancanegara tumbuh sekitar 0,4 persen secara tahunan. Rata-rata kunjungan mencapai 22.000 hingga 24.000 wisatawan per hari.
Sebaliknya, kunjungan wisatawan domestik turun sekitar 8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Salah satu faktornya adalah kenaikan harga avtur yang berdampak pada harga tiket pesawat.
Namun, tingkat hunian hotel justru menunjukkan peningkatan. Rata-rata okupansi hotel berizin mencapai sekitar 90 persen. Di kawasan ITDC, tingkat hunian bahkan menembus lebih dari 95 persen.
“Jumlah wisatawannya turun, tapi tingkat hunian hotelnya naik,” ujar Koster.
Peningkatan juga terlihat dari penerimaan pajak hotel dan restoran atau PHR. Hingga 31 Juli 2026, PHR kabupaten/kota se-Bali mencapai sekitar Rp4,1 triliun. Angka tersebut meningkat dari sekitar Rp3,8 triliun pada periode yang sama tahun 2025.
Kabupaten Badung menjadi penyumbang terbesar dengan sekitar Rp2,9 triliun atau sekitar 71 persen.
Nusa Dua Didorong Menjadi Living Destination
Direktur Operasi ITDC Troy Reza Waroka mengatakan Nusa Dua Eco Market merupakan bagian dari program destination activation untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal.
Menurutnya, kegiatan ini sekaligus memperkaya pengalaman wisatawan selama berada di Nusa Dua.
Selain 50 tenant UMKM, Eco Market menghadirkan berbagai kegiatan komunitas. Di antaranya seni, budaya, olahraga, workshop, yoga, zumba, talk show, kuis, tari Nusantara, Bali Blasting Performance, Bali Shelter, Bali Safari Parade, hingga fashion show.
“Kegiatan ini merupakan program aktivasi kawasan melalui kolaborasi ITDC dan BRI. Tujuannya menghadirkan pemberdayaan bagi UMKM, pelaku ekonomi, dan komunitas lokal,” ujar Troy.
Ia mengatakan ITDC ingin menjadikan Nusa Dua bukan hanya sebagai kawasan akomodasi kelas dunia. Nusa Dua juga diarahkan menjadi living destination yang hidup sepanjang tahun.
Ruang tersebut diharapkan terus diisi dengan budaya, kreativitas, olahraga, hiburan, dan aktivitas komunitas.
Kolaborasi UMKM dan Pariwisata
Sub Brand Office Head Nusa Dua Risan Hanuraga mengatakan BRI melihat Eco Market bukan sekadar festival atau pasar sementara.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang pertemuan antara budaya, komunitas, UMKM, kreativitas, dan semangat keberlanjutan.
“UMKM merupakan bagian penting dari kekuatan ekonomi Indonesia,” katanya.
Melalui kolaborasi bersama ITDC, BRI berharap pelaku UMKM memiliki ruang lebih luas untuk memperkenalkan produk, membangun jaringan, dan memperluas pasar.
Gubernur Koster berharap kolaborasi tersebut dapat terus dikembangkan. Ia juga meminta kegiatan serupa kembali digelar pada Desember 2026.
Menurutnya, keberhasilan pariwisata tidak cukup hanya diukur dari jumlah wisatawan atau tingkat hunian hotel. Pariwisata harus mampu menciptakan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Ini cara kita membangun kebersamaan dan harmoni dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan,” pungkas Koster.
Gubernur Koster Tutup Turnamen Gateball Nasional, Atlet Bali Raih Prestasi
