Bali Masuk Tiga Besar Nasional Indeks Demokrasi Indonesia 2025
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Bali kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih peringkat kedua dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025. Capaian tersebut diumumkan dalam rangkaian kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 yang digelar di Horison Ultima Sentraland, Kamis (21/5/2026).
Berdasarkan hasil pengukuran IDI 2025, Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi pertama dengan nilai 89,79. Sementara itu, Bali berada di peringkat kedua dengan nilai 89,73 dan Jawa Tengah di posisi ketiga dengan nilai 86,72.
Prestasi tersebut menunjukkan konsistensi Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga kualitas demokrasi daerah di tengah tantangan efisiensi anggaran dan dinamika pembangunan nasional.
Nilai IDI Bali Meningkat, Aspek Kebebasan Jadi Sorotan
Tahun ini, Bali berhasil meningkatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 0,39 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan signifikan terjadi pada aspek kebebasan, khususnya indikator pemenuhan hak-hak pekerja.
Capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov Bali dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.
Penghargaan tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi Pemerintah Provinsi Bali untuk terus menjaga stabilitas politik daerah serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sejalan dengan visi pembangunan Bali yang maju, harmonis, dan sejahtera.
Wamenko Polkam: IDI Jadi Barometer Pembangunan Nasional
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Lodewijk F. Paulus, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia merupakan salah satu barometer penting pembangunan nasional.
Menurutnya, IDI bukan hanya sekadar angka penilaian, tetapi juga menjadi refleksi bersama dalam meningkatkan kualitas kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Demokrasi yang berkualitas membutuhkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Pemprov Bali Dinilai Konsisten Jaga Demokrasi dan Stabilitas Politik
Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Lodewijk F. Paulus sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan menjaga kualitas demokrasi dan stabilitas politik daerah.
Dalam agenda evaluasi nasional tersebut juga dibahas rencana pengembangan pengukuran IDI hingga tingkat kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah pusat mendorong penyusunan rencana aksi daerah sebagai strategi penguatan demokrasi yang lebih terukur dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Provinsi Bali dinilai mampu membuktikan. Bahwa kerja kolaboratif dan komitmen yang konsisten dapat menghasilkan capaian nasional yang membanggakan.
