Denpasar, Insert Bali – Pemerintah Provinsi Bali memperkuat langkah antisipasi potensi konflik sosial menjelang dua hari raya besar, yakni Hari Raya Nyepi Caka 1948 dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Gubernur Bali, Wayan Koster, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan koordinasi demi menjaga stabilitas keamanan serta keharmonisan kehidupan antar umat beragama di Bali.
Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (16/3/2026).
Antisipasi Potensi Kerawanan Jelang Hari Raya
Menurut Wayan Koster, menjelang perayaan hari besar keagamaan biasanya terjadi peningkatan mobilitas masyarakat, aktivitas keagamaan, serta kegiatan sosial dan ekonomi. Situasi tersebut perlu dikelola secara baik agar tidak memicu gesekan sosial yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.
Untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan, Pemerintah Provinsi Bali bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Bali, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali telah menerbitkan seruan bersama terkait pelaksanaan Hari Suci Nyepi yang bertepatan dengan malam takbiran Idul Fitri.
Seruan tersebut menjadi komitmen bersama untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta keharmonisan kehidupan antar umat beragama di Bali.
Waspadai Provokasi dan Kurangnya Pemahaman Wisatawan
Gubernur Koster juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai dinamika sosial yang bisa muncul menjelang perayaan hari raya.
Beberapa potensi kerawanan yang perlu diantisipasi antara lain:
Munculnya narasi provokatif di media sosial
Kurangnya pemahaman pendatang dan wisatawan asing terkait aturan Nyepi
Peningkatan mobilitas masyarakat menjelang hari raya
Potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan respons cepat serta koordinasi lintas sektor agar Bali tetap aman dan kondusif.
Langkah Strategis Pemerintah dan Aparat Keamanan
Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan menjelang Nyepi dan Idul Fitri, Pemerintah Provinsi Bali bersama jajaran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyiapkan sejumlah langkah strategis.
Langkah-langkah tersebut meliputi:
Meningkatkan koordinasi lintas sektor
Memperkuat deteksi dini potensi konflik sosial
Mengoptimalkan peran aparat keamanan dan desa adat
Mengedepankan pendekatan dialogis dan persuasif dalam penyelesaian masalah
Koster menegaskan bahwa kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dihormati dan dilindungi.
Peran FKUB Perkuat Dialog Antarumat Beragama
Selain penguatan koordinasi keamanan, Pemerintah Provinsi Bali juga terus mendorong peran aktif Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai wadah dialog antarumat beragama. Melalui forum tersebut, berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan di masyarakat dapat diselesaikan secara musyawarah dan penuh toleransi.
Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial ini mengusung tema “Mitigasi Potensi Konflik Sosial Menjelang Hari Raya Nyepi Caka 1948 dan Idul Fitri 1447 Hijriah dalam Rangka Mewujudkan Kerukunan Sosial.”
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama. Serta Kabag Ops Badan Intelijen Negara Daerah Bali. Melalui langkah antisipatif ini, Pemerintah Provinsi Bali berharap perayaan Nyepi dan Idul Fitri dapat berlangsung dengan khidmat. Penuh toleransi, serta tetap menjaga suasana Bali yang aman, damai, dan harmonis.
Bali Siap Tuan Rumah CHANDI Summit 2026, Wayan Koster Tegaskan Dukungan Diplomasi Budaya
