Serap Aspirasi Warga di Pejarakan dan Pemuteran
Ketua Fraksi Gerindra–PSI DPRD Provinsi Bali, Gede Harja Astawa, melaksanakan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat (reses) pada awal Maret 2026 di wilayah Kabupaten Buleleng. Dalam kegiatan reses tersebut, Harja Astawa bertemu langsung dengan warga di Desa Pejarakan dan Pemuteran pada 8 Maret 2026. Pertemuan ini dimanfaatkan untuk mendengarkan berbagai keluhan masyarakat, terutama terkait persoalan infrastruktur dan lingkungan.
Menurutnya, reses menjadi momentum penting bagi anggota dewan untuk mengetahui langsung persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihannya.
Soroti Dugaan Pembalakan Liar di Kawasan Hutan
Salah satu isu yang mengemuka dalam dialog bersama warga adalah laporan mengenai dugaan pembalakan liar di kawasan hutan lindung.Menanggapi hal tersebut, Harja Astawa meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan serta mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Ia menegaskan bahwa kerusakan hutan dapat berdampak serius terhadap keseimbangan lingkungan serta kehidupan masyarakat di sekitar kawasan tersebut.“Jika benar terjadi pembalakan liar di kawasan hutan lindung, aparat harus bertindak tegas tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Dorong Desa Adat Terlibat dalam Program MBG
Selain isu lingkungan, Harja Astawa juga mendorong keterlibatan desa adat dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasionalIa menilai desa adat di Bali memiliki potensi besar untuk berpartisipasi dalam penyediaan dapur program MBG, sehingga tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.
Beberapa manfaat yang dapat diperoleh jika desa adat terlibat dalam program tersebut antara lain:
Memberdayakan krama desa adat
Meningkatkan perputaran ekonomi lokal
Membuka peluang usaha bagi masyarakat
Mendukung pemenuhan gizi masyarakat
Menurutnya, pendekatan berbasis komunitas adat sangat relevan dengan karakter sosial masyarakat Bali.
Aktif Suarakan Pansus TRAP DPRD Bali
Sebagai anggota DPRD Provinsi Bali, Harja Astawa juga aktif menyuarakan pentingnya kerja Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) di DPRD Bali.
Pansus tersebut dibentuk untuk menelaah berbagai persoalan strategis di Bali, termasuk:
Kerusakan lingkungan
Alih fungsi lahan yang tidak terkendali
Penyerobotan aset negara
Tata kelola perizinan pembangunan
Menurutnya, pembenahan tata ruang menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di Bali.
Tahun 2026 Harus Jadi Titik Balik Kebijakan
Harja Astawa menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum perbaikan kebijakan pembangunan di Bali agar lebih berpihak pada masyarakat serta menjaga kelestarian adat dan lingkungan.Ia berharap pemerintah daerah dan lembaga legislatif dapat bersinergi dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kedaulatan rakyat serta pelestarian budaya Bali.
Sebagai informasi, Gede Harja Astawa merupakan anggota DPRD Bali dari daerah pemilihan Buleleng dan saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi gabungan Gerindra–PSI DPRD Provinsi Bali periode 2024–2029.
Giri Prasta Digadang Jadi Ketua KONI Bali 2026–2030, Berpotensi Terpilih Aklamasi
