Denpasar, Insert Bali – Komisi III DPRD Bali menyoroti belum adanya aktivitas signifikan pada megaproyek Bali Urban Subway (MRT/LRT Bali) yang sejak upacara pengeruwakan pada September 2024 belum menunjukkan perkembangan fisik di lapangan. Kondisi lokasi proyek yang kini dipenuhi semak belukar memunculkan kekhawatiran publik terkait keberlanjutan proyek transportasi massal tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Bali, Nyoman Suyasa, menyatakan hingga Februari 2026 pihaknya belum menerima laporan resmi terkait progres terbaru maupun perubahan skema pelaksanaan proyek dari pihak pengelola. “Kami membutuhkan penjelasan terbuka terkait kepastian investasi, tahapan pembangunan, dan jadwal realisasi. Proyek ini terlalu strategis untuk dibiarkan tanpa kejelasan,” tegasnya.
Proyek Strategis Tanpa APBD, Investor Jadi Kunci
Bali Urban Subway merupakan proyek infrastruktur bernilai sekitar US$ 20 miliar yang sepenuhnya mengandalkan pendanaan investor, tanpa menggunakan APBN maupun APBD. Proyek ini dikelola oleh PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) bersama konsorsium mitra strategis.
Namun hingga kini, Pemerintah Provinsi Bali masih menunggu kepastian komitmen dari para investor. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama lambatnya realisasi pembangunan di lapangan. Selain faktor investasi, dinamika global juga dinilai memengaruhi proyek. Kebijakan proteksionisme di sejumlah negara serta pergantian manajemen di tubuh PT SBDJ, termasuk mundurnya Direktur Utama Ari Asara, disebut ikut berdampak pada kecepatan pengambilan keputusan.
Target Konstruksi Mulai April 2026
Meski sempat dikabarkan stagnan, laporan terbaru menyebutkan aktivitas konstruksi Bali Urban Subway ditargetkan kembali berjalan pada April 2026. Pada fase awal, proyek ini akan mengerjakan dua jalur utama, yakni:
Fase 1: Bandara Ngurah Rai – Cemagi
Fase 2: Bandara Ngurah Rai – Nusa Dua
Alat utama pengerjaan terowongan, Tunnel Boring Machine (TBM), direncanakan tiba untuk mendukung pembangunan jalur bawah tanah tersebut. Proyek ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang atas kemacetan kronis di kawasan Bali selatan yang selama ini menjadi pusat pariwisata dan aktivitas ekonomi.
DPRD Siapkan Rapat Kerja, Kemacetan Jadi Isu Mendesak
DPRD Bali berencana memanggil pihak-pihak terkait dalam rapat kerja guna memastikan keberlanjutan proyek MRT/LRT Bali tetap menjadi prioritas pemerintah provinsi. Dewan menilai transportasi massal berbasis rel merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga daya saing pariwisata Bali sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Kemacetan tidak bisa terus dibiarkan. MRT/LRT Bali harus jelas arahnya, karena ini menyangkut masa depan transportasi dan ekonomi Bali,” tegas Suyasa.
Ke depan, DPRD berharap adanya transparansi penuh terkait progres, skema pembiayaan, serta timeline pembangunan agar kepercayaan publik terhadap megaproyek Bali Urban Subway tetap terjaga.
