Denapsar – Buntut pemadaman total (blackout) di Bali beberapa waktu lalu, akhirnya Komisi II dan Komisi III DPRD Bali memanggil PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali di Gedung DPRD Bali, Senin (19/5) siang. Selain terkait klarifikasi blackout, Rapat Kerja tersebut juga mengarah kepada langkah menuju kebijakan Bali menuju penggunaan energi baru terbarukan (EBT).
Ketua Komisi III DPRD Bali I Nyoman Suyasa mengatakan gangguan listrik skala besar (blackout) yang terjadi awal Mei lalu seharusnya dapat diantisipasi sejak awal. Momen blackout tersebut disebutnya telah menimbulkan dampak serius terhadap citra dan perekonomian Bali. “Ini menyangkut image Bali di mata dunia. Seolah-olah Bali belum siap dengan kemandirian energi. Jangan sampai ini jadi isu liar di mancanegara,” tambahnya.
Suyasa juga menyoroti maraknya pembangunan tak berizin atau bodong di Bali yang disebut turut menyedot daya listrik secara tidak resmi. “Yang bodong-bodong itu jelas berpengaruh. Menguras energi tapi tidak tercatat secara resmi. Ini jadi atensi kami, dan PLN harus menyikapinya dengan serius,” tegasnya.
Energi Baru terbarukan Diharap Jadi Solusi
Karenanya DPRD Bali menekankan untuk secepatnya mendorong kemandirian energi berbasis EBT. EBT adalah solusi paling cocok bagi Bali sebagai daerah wisata. Beberapa jenis energi alternatif yang potensial antara lain panas bumi, gas, dan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Meskipun, bahan baku seperti gas masih harus didatangkan dari luar, misalnya dari Sulawesi.” Rencana tentang kemandirian energi ini di Bali Sudah dari lima tahun lalu, cuman belum bisa jalan. Nah sekarang pertanyaannya apa yang menyebabkan mandek. Sekarang baru terjadi blackout baru ada pemikiran, baru ‘ngeh Bali itu harus mandiri di bidang energi,” katanya. “Rencana ini juga sudah dibicarakan dibahas dengan Gubernur Bali Wayan Koster dan PLN. Kami mengharapkan rencana-rencana itu agar segera terealisasi lah,” imbuh Suyasa.
Sementara itu Senior Manager Distribusi PLN UID Bali Putu Eka Astawa menjelaskan, PLN Bali telah menyiapkan langkah jangka pendek. Pada tahun ini PLN akan menambah daya sebesar 280 megawatt (MW). Sebanyak 60 MW sudah beroperasi sejak Maret. Pada Juni nanti menjadi 110 MW, dan pada November seluruh 280 MW sudah aktif. Dengan tambahan ini, reserve margin akan naik dari 15% menjadi sekitar 25-30%.
Menurut Eka Astawa, tambahan daya ini penting karena kondisi saat blackout lalu dipicu oleh gangguan dan pemeliharaan pada beberapa pembangkit, sehingga proses pemulihan membutuhkan waktu lama. Pembangkit batu bara seperti Celukan Bawang, misalnya, memerlukan waktu 10-12 jam untuk kembali menyalurkan energi. Lebih lanjut, PLN menargetkan pada 2026 akan ada tambahan 260 MW lagi dari PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) di Pesanggaran. Kemudian pada 2029 hingga 2030 akan ditambah lagi 2×450 MW.
PLN Kebut PLTS Atap
PLN juga tengah menyiapkan pilot project PLTS atap dengan sistem penyimpanan baterai (PLTS Rooftop plus BESS (Battery Energy Storage System)). Program tahap awal ini menargetkan kapasitas 9 MWp dan sudah ada 12 pelanggan yang berminat, termasuk instansi pemerintahan dan sektor bisnis. ” PLN juga mencanangkan proyek PLTS atap ini untuk menyasar empat segmen utama. Segmen pertama adalah kawasan gedung industri, bisnis, dan hospitality yang mencakup lahan lebih dari 1.200 hektare dengan potensi kapasitas mencapai 156 MWp. Lalu Segmen kedua menyasar gedung sekolah dan universitas dengan luas lebih dari 200 hektare dan estimasi daya lebih dari 24 MWp,” jelasnya.
Segmen ketiga adalah kantor-kantor pemerintah provinsi dan daerah dengan luasan di atas 50 hektare dan potensi kapasitas lebih dari 5 MWp. Sementara itu, segmen keempat difokuskan pada kawasan desa adat dan area Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) dengan luas lebih dari 200 hektare serta estimasi kapasitas lebih dari 28 MWp.
Terkait kompensasi akibat blackout 2 Mei lalu, PLN menegaskan yang diberikan bukanlah ganti rugi, melainkan kompensasi sesuai Peraturan Menteri ESDM. Kompensasi akan diberikan dalam bentuk pengurangan tagihan untuk pelanggan pascabayar atau tambahan token bagi pelanggan prabayar. “Durasi dan data pelanggan yang terdampak sudah dipegang di kementerian. Realisasinya biasanya satu hingga dua bulan setelah kejadian,” tandas Eka Astawa.
Paket tour Nusa Penida Half day West
