DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat sinergi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, terutama dalam pengelolaan dan pengamanan aset daerah. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat
sertifikasi aset daerah