DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan bahwa Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 harus dimaknai sebagai momentum memperkuat kualitas pelayanan publik. Penilaian tersebut tidak hanya
pelayanan publik transparan