DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat sinergi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, terutama dalam pengelolaan dan pengamanan aset daerah. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat
MCSP KPK