Nusa Penida, InsertBali — Bupati Klungkung, I Made Satria, memimpin kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Daerah pada delapan paket pembangunan yang tersebar di wilayah Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Kamis (18/12). Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung progres pembangunan di lapangan sekaligus memberikan arahan kepada para pelaksana agar proyek dapat diselesaikan dengan kualitas maksimal dan tepat waktu.
Adapun paket pekerjaan yang ditinjau meliputi pembangunan Unit Pengelolaan Air Minum dengan Teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di Desa Jungutbatu dan Desa Lembongan; pembangunan Ruang Bersalin di UPTD Puskesmas Nusa Penida II dengan nilai kontrak Rp964.953.850,52; rehabilitasi ruang kelas SD Negeri 3 Lembongan dengan nilai kontrak Rp999.000.000,00; renovasi/pembangunan Pustu Lembongan senilai Rp999.751.929,61; pembangunan lanjutan ruang kelas SMP Negeri 1 Nusa Penida dengan nilai kontrak Rp605.861.488,00; pembangunan TPST Biaung Desa Ped dengan nilai kontrak Rp14.396.698.430,46; rehabilitasi ruang Laboratorium IPA SMP Negeri 2 Nusa Penida senilai Rp481.884.533,14; serta pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas I dan VIP RS Gema Santi Nusa Penida dengan nilai kontrak Rp1.744.299.210,82.
Monev Nusa Penida, Bupati Satria Minta Rekanan Lembur
Dalam keterangannya, Bupati Satria menyampaikan bahwa secara umum progres pembangunan telah berjalan sesuai rencana, meskipun masih terdapat beberapa pekerjaan yang mengalami keterlambatan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia meminta pihak rekanan agar menambah jam kerja atau lembur serta melakukan penambahan tenaga kerja guna mempercepat penyelesaian proyek.
“Saya sudah menugaskan pihak rekanan agar menambah jam kerja atau lembur dan menambah tenaga, sehingga proses pekerjaan bisa lebih cepat dan selesai tepat waktu, tentu tanpa mengurangi kualitas pekerjaan,” tegas Bupati Satria.
Selain itu, Bupati Satria juga menekankan pentingnya peran dinas teknis terkait untuk terus melakukan pengawasan secara intensif terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Ia mengingatkan agar tidak ada rekanan yang bekerja secara asal-asalan dan seluruh pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan kontrak.
“Bekerjalah dengan baik. Kepada pengawas dan pendamping dari dinas agar lebih intens memonitor pengerjaan, sehingga potensi ketidaksesuaian dengan kontrak bisa lebih dini diantisipasi. Dengan demikian, progres pembangunan dapat selesai tepat waktu dan kualitas tetap terjaga secara maksimal,” harapnya.
