Denpasar, Bali — Pemerintah pusat dan daerah di Bali mulai mematangkan langkah strategis dalam mengantisipasi penanganan sampah pasca penutupan TPA Suwung yang dijadwalkan mulai 1 Maret 2026. Hal ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq dan Gubernur Bali Wayan Koster, yang berlangsung pada Senin (29/12/2025) di Ruang Wiswa Sabha Madya, Kantor Gubernur Bali.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran deputi Kementerian Lingkungan Hidup RI, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta.
Penutupan TPA Suwung Tidak Bisa Ditunda
Usai pertemuan, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa penutupan TPA Suwung telah menjadi keputusan final dari Kementerian Lingkungan Hidup dan tidak dapat ditunda.
“Kami mendapat arahan dari Bapak Menteri agar menyiapkan langkah-langkah konkret dalam dua bulan ke depan, sehingga saat TPA Suwung ditutup sudah tersedia solusi penanganan sampah, khususnya di Denpasar dan Badung,” ujar Koster.
Optimalisasi Penanganan Sampah di Hulu Jadi Prioritas
Terkait rencana pemanfaatan TPA di Kabupaten Bangli sebagai lokasi penampungan sementara, Koster menekankan. Bahwa langkah utama yang dilakukan adalah optimalisasi pengelolaan sampah di hulu oleh Pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
Upaya tersebut meliputi:
Pemanfaatan teba modern
Pengembangan TPS3R
Optimalisasi TPST
“TPA di Bangli hanya akan digunakan sebagai tempat penampungan sementara selama masa transisi pembangunan proyek Waste to Energy (WtE),” jelasnya.
Gubernur Koster juga menyampaikan bahwa TPA di Desa Landih, Bangli, bukan TPA regional, namun regulasi memungkinkan adanya kerja sama antar daerah.
Menteri LH: Transformasi Tata Kelola Sampah Bali Harus Serius
Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa transformasi pengelolaan sampah di Bali harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah, mengingat Bali merupakan destinasi pariwisata dunia.
“Pelaksanaan transformasi TPA Suwung menjadi fasilitas WtE diperkirakan memerlukan waktu sekitar dua tahun. Selama masa transisi, pengelolaan sampah di hulu harus benar-benar dipacu,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penutupan TPA Suwung bukan indikator kegagalan pemerintah, melainkan bagian dari upaya perbaikan sistem pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
Revitalisasi TPA Bangli Sebagai Solusi Sementara
Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah pusat bersama Pemprov Bali tengah menyiapkan revitalisasi TPA di Kabupaten Bangli agar dapat digunakan sementara.
“Kita hanya punya waktu sekitar dua bulan untuk meningkatkan fasilitas TPA Bangli, sambil menunggu rampungnya proyek WtE,” kata Menteri Hanif.
Namun demikian, ia mengakui bahwa pemanfaatan TPA Bangli akan menimbulkan konsekuensi, sehingga pengurangan volume sampah dari Denpasar dan Badung menjadi prioritas utama.
Denpasar dan Badung Perkuat Pengelolaan Sampah di Hulu
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara memaparkan sejumlah upaya pengelolaan sampah, antara lain:
Penambahan teba vertikal
Penggunaan tabung komposter
Pengembangan bank sampah
Pembangunan TPS3R di tingkat desa
Pengelolaan hilir melalui TPST
Meski demikian, masih terdapat sekitar 57 persen sampah di Denpasar yang membutuhkan penanganan lanjutan.
Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat Badung dalam pengelolaan sampah di hulu mulai tumbuh secara signifikan.
Bangli Cermati Dampak Pemanfaatan TPA
Menanggapi rencana pemanfaatan TPA di Bangli, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyatakan pihaknya masih perlu melakukan kajian lebih lanjut dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Bali sebagai daerah pariwisata membutuhkan solusi jangka pendek. Syukur-syukur tidak banyak sampah yang harus dibawa ke Bangli,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya komunikasi dengan masyarakat guna mengantisipasi potensi persoalan di kemudian hari pasca penutupan TPA Suwung 2026 mendatang.
