DENPASAR — Konsulat-Jenderal Australia di Bali kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong keamanan dan kesetaraan gender. Melalui penyelenggaraan sesi pelatihan bertema keamanan digital bagi perempuan pada Selasa, 9 Desember 2025. Kegiatan ini sekaligus mendukung kampanye global 16 Hari Aktivisme Melawan Kekerasan Berbasis Gender 2025. Yang tahun ini mengangkat tema “BERSATU untuk Mengakhiri Kekerasan Digital terhadap Semua Perempuan dan Anak Perempuan.”
Acara resmi dibuka oleh Konsul-Jenderal Australia di Bali, Jo Stevens, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara. Untuk melawan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, khususnya yang terjadi di ruang digital. Menurutnya, dunia digital yang berkembang pesat membawa peluang sekaligus ancaman baru bagi perempuan dan anak perempuan.
Pemberdayaan Perempuan Muda Melalui Literasi Keamanan Digital
Kegiatan ini diikuti oleh 22 perempuan muda peserta program Bali WISE milik Yayasan R.O.L.E. Program tersebut bertujuan memberdayakan perempuan melalui pendidikan keterampilan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan potensi untuk mendukung keberlanjutan sosial ekonomi di Indonesia.
Dalam sesi interaktif ini, peserta belajar mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan digital, termasuk doxing, peretasan, pelecehan online, penyebaran konten tanpa izin, dan berbagai ancaman lain yang sering tidak disadari. Mereka juga dibekali langkah pencegahan serta strategi praktis untuk menjaga keamanan diri saat beraktivitas di ruang digital.
Sesi dipandu oleh Nyoman Ayu Sukma Pramestisari, sosiolog dan akademisi Universitas Udayana yang dikenal sebagai pakar dalam isu perlindungan perempuan di dunia digital. Ia menyampaikan bahwa peningkatan literasi digital sangat penting bagi perempuan muda, terutama di era ketika aktivitas sosial, pendidikan, dan pekerjaan banyak bergeser ke platform online.
Komitmen Australia dalam Kesetaraan dan Keamanan Perempuan
Dalam sambutannya, Konsul-Jenderal Jo Stevens menegaskan kembali komitmen Pemerintah Australia untuk memajukan kesetaraan gender di dalam negeri maupun secara global. Ia menyampaikan bahwa ketidaksetaraan terhadap perempuan dan anak perempuan sering menciptakan situasi di mana kekerasan menjadi ditoleransi atau dianggap normal.
“Saya berharap diskusi hari ini dapat membantu kita memahami ancaman yang ada, mengambil tindakan untuk melindungi diri sendiri, dan mendukung para penyintas. Bersama, kita berupaya untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender dalam segala bentuknya,” ujar Konsul-Jenderal Stevens.
Pelatihan ini diharapkan mampu memperkuat kemampuan perempuan Indonesia dalam menghadapi risiko digital sekaligus membangun ruang online yang lebih aman, inklusif, dan bebas kekerasan.
Pemprov Bali Tegaskan Komitmen Transparansi pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2025
