Denpasar, Insert Bali – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan pentingnya tata kelola pariwisata yang berkelanjutan di Bali. Dalam upaya ini, Gubernur Koster mengajak Airbnb untuk bekerja sama dalam menertibkan usaha pariwisata yang tidak mematuhi peraturan, seperti yang tidak berizin atau tidak membayar pajak. Arah kebijakan ini ditujukan untuk menjaga kualitas pariwisata Bali agar tetap bermartabat dan berbasis budaya.
Koster memberikan arahan langsung kepada pengelola Airbnb di Asia Tenggara. Yang hadir pada pertemuan di Gedung Jayasabha, Denpasar, pada Rabu, 11 Februari 2026. Pertemuan ini dihadiri oleh Shanta Arul (Public Policy Lead, SEA), Ishwinder Kaur (Public Policy Manager), dan Matius Roland (Senior Associate). Serta didampingi oleh Kadis Pariwisata dan Kadis Kominfos Bali.
Pengawasan dan Penertiban Usaha Pariwisata di Bali
Gubernur Koster menegaskan bahwa semua pelaku usaha villa dan jasa pariwisata yang dipromosikan melalui platform digital seperti Airbnb wajib mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku, khususnya terkait perizinan dan kewajiban pajak. Ia menekankan bahwa usaha yang tidak tertib harus dikeluarkan dari daftar promosi digital Airbnb.
Koster mengatakan,
“Jika pelaku usaha tidak berizin dan tidak membayar pajak, saya harap Airbnb menindak tegas dan mengeluarkan mereka dari platformnya. Jika tidak, kami akan menempuh langkah hukum.”
Ia mengingatkan bahwa Bali harus tetap menjaga kualitas pariwisata, karena tanpa keberlanjutan dan pengelolaan yang baik, Bali akan menghadapi kerugian besar. Koster juga menyebutkan bahwa pada akhir Maret 2026, seluruh jasa pariwisata di Bali harus sudah terdaftar dan memenuhi kewajiban pajak.
Kolaborasi dengan Love Bali: Memfasilitasi Pembayaran Pajak Wisatawan
Sebagai bagian dari upaya penertiban, Gubernur Koster juga mengajak Airbnb untuk bekerja sama dengan Love Bali. Platform digital yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali, untuk memfasilitasi pembayaran pungutan pajak bagi wisatawan asing. Ini menjadi salah satu langkah strategis agar pariwisata Bali bisa dikelola lebih baik dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak.
“Kami terbuka bagi siapa saja yang ingin berusaha di Bali, tapi semua harus taat pada aturan yang ada. Kalau yang untung dari pariwisata Bali tidak memberi kontribusi, itu tidak adil,” ujar Koster.
Menjaga Keberlanjutan Pariwisata Bali
Koster menyatakan bahwa keberlanjutan pariwisata Bali bergantung pada kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan seluruh pihak dalam proses penertiban guna menjaga alam dan budaya Bali yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.
“Tanpa budaya Bali, pariwisata tidak akan ada di Bali. Maka, pariwisata Bali harus dikelola dengan penuh tanggung jawab agar semua pihak bisa mendapatkan manfaat yang adil,” pungkas Koster.
Airbnb Komit Taat Regulasi Pemerintah Bali
Menanggapi arahan Gubernur Koster, Shanta Arul, Public Policy Lead untuk kawasan Asia Tenggara di Airbnb, menyatakan komitmennya. Untuk mentaati semua regulasi yang berlaku di Bali. Pihaknya juga siap untuk mensosialisasikan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada semua mitra usaha yang terdaftar di platform Airbnb.
“Airbnb sangat serius dalam menanggapi masalah perizinan ini. Kami akan bekerja sama dengan pemerintah Bali untuk memastikan bahwa seluruh usaha pariwisata yang terdaftar di platform kami memenuhi regulasi yang berlaku,” ujar Shanta Arul.
Percepat Penguatan Infrastruktur Darat hingga Laut, Gubernur Koster Lobi Menteri PPN/Bappenas
