Denpasar, Insert Bali — Gubernur Bali Wayan Koster terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui langkah-langkah strategis yang berfokus pada penguatan sektor perbankan daerah serta optimalisasi pajak dan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif. Salah satu kebijakan utama yang diambil adalah penambahan penyertaan modal sebesar Rp445 miliar kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.
Penyertaan modal tersebut ditargetkan mampu meningkatkan kontribusi dividen BPD Bali hingga mencapai Rp300 miliar per tahun, sekaligus memperkuat posisi bank daerah agar mampu bersaing dengan bank nasional serta berperan lebih besar dalam mendorong perekonomian Bali.
Namun demikian, di tengah upaya agresif meningkatkan PAD, proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bali Tahun 2026 justru menunjukkan penurunan target PAD menjadi sekitar Rp3,9 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan penyeimbangan struktur ekonomi Bali yang menitikberatkan pada nilai-nilai kearifan lokal, keberlanjutan, serta pemerataan ekonomi.
Penguatan BPD Jadi Tumpuan PAD Bali
Gubernur Koster menegaskan bahwa penyertaan modal ke BPD Bali merupakan langkah strategis jangka panjang. Dengan permodalan yang lebih kuat, BPD Bali diharapkan dapat “naik kelas”, memperluas pembiayaan sektor produktif, serta meningkatkan kontribusi dividen bagi daerah.
Penguatan perbankan daerah ini juga diproyeksikan mendukung transformasi ekonomi Bali, termasuk pengembangan ekonomi hijau dan pembiayaan sektor-sektor prioritas daerah. Selain itu, Gubernur Koster menginstruksikan seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Bali untuk turut mendukung penguatan permodalan BPD Bali sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan daerah.
Di luar sektor perbankan, optimalisasi PAD juga diarahkan pada peningkatan penerimaan pajak serta pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum dikelola secara maksimal. Gubernur Koster mendorong percepatan perubahan regulasi agar aset-aset tak terpakai dapat dimanfaatkan secara produktif dan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.
Target PAD 2026 dan Realitas Fiskal
Meski target PAD 2026 diproyeksikan turun, Pemerintah Provinsi Bali mencatat potensi positif dari sektor pajak. Pada tahun 2025, penerimaan pajak daerah diproyeksikan mencapai Rp2,8 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan sektor pajak masih menjadi tulang punggung PAD Bali di tengah penyesuaian arah kebijakan ekonomi.
Penurunan target PAD 2026 disebut sebagai konsekuensi dari kebijakan pembangunan yang lebih berhati-hati, berorientasi pada keseimbangan sosial, budaya, dan lingkungan, bukan semata mengejar pertumbuhan ekonomi yang cepat.
DPRD Bali Soroti Tantangan dan Regulasi
Sebagai tantangan serius, DPRD Provinsi Bali menyoroti penurunan proyeksi PAD 2026, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan dan infrastruktur daerah yang terus meningkat. DPRD mendorong percepatan reformasi regulasi guna memaksimalkan potensi PAD, khususnya dari sektor pajak dan pemanfaatan aset daerah.
Selain itu, DPRD menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Bali, terutama dalam mendukung penyertaan modal BPD Bali agar kebijakan tersebut memberikan dampak optimal terhadap perekonomian daerah.
UMKM Jadi Fokus Ekosistem Pembiayaan Daerah
Penguatan BPD Bali juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem pembiayaan daerah, dengan UMKM sebagai fokus utama. Pemerintah dan DPRD sepakat bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Bali yang perlu mendapat akses pembiayaan lebih luas, terjangkau, dan berkelanjutan.
Melalui penguatan perbankan daerah, optimalisasi pajak, serta pemanfaatan aset daerah yang lebih produktif, Pemerintah Provinsi Bali berharap mampu menjaga ketahanan fiskal sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal, meskipun menghadapi tantangan penurunan target PAD pada APBD 2026.
