DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri dan menyaksikan langsung penandatanganan kontrak paket pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Karangasem, yang digelar di Watujimbar Resort, Sanur, Denpasar, Jumat (19/12/2025). Penandatanganan kontrak ini menjadi tonggak penting komitmen pemerintah dalam menghadirkan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Kontrak yang ditandatangani mencakup pembangunan fisik sekolah sekaligus jasa manajemen konstruksi, guna memastikan proyek berjalan terstruktur, transparan, bermutu tinggi, tepat waktu, dan akuntabel. Nilai kontrak pembangunan fisik Sekolah Rakyat Karangasem mencapai Rp255,5 miliar, sementara kontrak jasa manajemen konstruksi bernilai lebih dari Rp3 miliar.
Komitmen Pemerintah Hadirkan Pendidikan Inklusif
Acara tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Bali, Bupati Karangasem, serta jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial mengikuti kegiatan secara daring.
Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Jonny Zainuri Echsan, menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan implementasi nyata kebijakan pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan struktural yang diwariskan secara turun-temurun.
“Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Sekolah ini dirancang sebagai sekolah berasrama yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu. Untuk penyiapan sarana dan prasarana, Kementerian PUPR menjadi leading sector,” jelas Jonny.
Ditargetkan Rampung Juni 2026
Pada tahun anggaran berjalan, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di 104 lokasi di seluruh Indonesia. Pembangunan Sekolah Rakyat di Karangasem ditargetkan rampung pada Juni 2026 dan akan diawasi secara ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pengawasan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aspek manajerial, penggunaan tenaga kerja dan material, serta prioritas produk dalam negeri.
“Mitigasi risiko harus dilakukan secara cermat agar tidak terjadi keterlambatan maupun penurunan kualitas pekerjaan. Prinsip tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat manfaat, dan tertib administrasi menjadi keharusan,” tegas Jonny.
Secara nasional, pembangunan 104 Sekolah Rakyat Tahap II yang bersifat permanen dialokasikan dengan total anggaran sekitar Rp20 triliun untuk periode 2025–2026. Seluruh sekolah ditargetkan selesai pada Juli 2026 dan siap digunakan pada tahun ajaran 2026/2027.
Gubernur Bali Harap Sekolah Rakyat Beri Dampak Nyata
Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik pembangunan Sekolah Rakyat di Karangasem. Dan berharap keberadaan sekolah ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali, khususnya bagi keluarga kurang mampu.
Menurutnya, program Sekolah Rakyat diharapkan berkontribusi signifikan dalam pengurangan kemiskinan. Termasuk kemiskinan ekstrem, melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi generasi muda Bali.
Wagub Giri Prasta Diapresiasi Pangelingsir Puri Agung Pemecutan atas Pelestarian Pura Tambang Badung
