Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali kembali mencatat prestasi gemilang dengan mempertahankan peringkat terbaik dalam Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK selama lima tahun berturut-turut. Prestasi ini menjadi bukti komitmen Pemprov Bali dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional.
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pencapaian luar biasa tersebut tidak terlepas dari penerapan strategi pencegahan korupsi yang konsisten, sesuai visi-misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang menekankan pemerintahan akuntabel, bebas korupsi, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Promosi Jabatan Berbasis Merit, Bukan Titipan
Dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025 di Inspektorat Provinsi Bali (17/11), Gubernur Koster menyoroti bahwa area rawan korupsi seperti promosi jabatan kini telah ditangani dengan sistem merit-based.
Menurutnya, promosi jabatan eselon II, III, dan IV dilakukan berdasarkan:
Kompetensi,
Kinerja,
Profesionalitas,
bukan karena hubungan personal atau faktor non-profesional lainnya.
“Yang sering menjadi sumber mainan adalah promosi jabatan. Saya sudah sepenuhnya menerapkan sistem merit sesuai background dan pengalaman pegawai,” tegas Koster.
Pengadaan Barang dan Jasa Dipantau Ketat
Selain merit system, pengadaan barang dan jasa juga menjadi fokus utama dalam program pencegahan korupsi. Gubernur Koster menekankan agar seluruh kepala OPD memastikan proses pengadaan benar-benar bersih dan transparan.
“Saya pantau betul. Pengadaan barang dan jasa harus bersih. Di periode kedua ini saya akan lebih ketat lagi,” ujarnya.
Periode Pertama Tanpa Kasus Hukum
Gubernur Koster juga mengungkapkan bahwa selama masa kepemimpinannya pada periode pertama, tidak ada perangkat daerah yang tersangkut masalah hukum. Pencapaian ini diperoleh berkat pendampingan dari KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, yang secara rutin memberikan pembinaan dan arahan pencegahan korupsi.
Hasilnya, MCSP KPK Bali mendapatkan nilai rata-rata di atas 98,5% sejak tahun 2020 hingga 2024. Menjadikannya Provinsi dengan capaian terbaik nasional lima tahun berturut-turut.
KPK: Bali Diharapkan Jadi Daerah Tanpa Kasus Korupsi
Ketua Satgas V.2 Korsup Wilayah V KPK RI, Nurul Ichsan AlHuda, menyampaikan bahwa MCSP KPK Bali tahun 2025 akan fokus pada:
Pemantauan Barang Milik Daerah (BMD),
Optimalisasi pajak daerah,
Evaluasi progres MCSP KPK Bali 2025.
KPK berharap Bali dapat menjadi role model nasional dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kami berharap Bali tidak ada masalah hukum, terutama korupsi. Bali harus menjadi percontohan seluruh Indonesia,” tegasnya.
