Pendidikan Etika dan Moral Sejak Dini Jadi Pondasi Generasi Berintegritas
DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan pentingnya memperkuat integritas, budaya antikorupsi, dan kesadaran akan gratifikasi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Bali. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi dan Gratifikasi bagi ASN Pemprov Bali. Dan Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Provinsi Bali, yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (4/11).
Acara diikuti oleh sekitar 300 peserta, terdiri dari pejabat eselon II dan III, serta anggota Forum PAKSI Bali. Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, para kepala perangkat daerah, dan tim pemberdayaan penyuluh antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dipimpin oleh Plh. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI, Sugiarto.
Korupsi Adalah Kejahatan Luar Biasa yang Harus Dihadapi Secara Luar Biasa
Dalam sambutannya, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga merusak moral dan budaya bangsa.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Karena itu, strategi pemberantasannya juga harus luar biasa. Tidak cukup hanya dengan OTT, tetapi harus dibangun sistem sosial yang berbudaya antikorupsi,” tegas Koster.
Ia mengingatkan ASN Bali untuk menjaga integritas, menjauhi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Serta tidak mencari keuntungan pribadi dari proyek pemerintah. Menurutnya, pencegahan korupsi harus dilakukan secara masif, sistematis, dan berkelanjutan. Agar tidak menjadi budaya yang dianggap lumrah di masyarakat.
Koster juga mengingatkan agar berbagai kasus OTT kepala daerah di luar Bali menjadi pelajaran penting untuk tetap menjaga moralitas dan profesionalisme ASN Pemprov Bali.
Pendidikan Etika dan Moral Sejak Dini Kunci Membangun Generasi Berintegritas
Selain penegakan hukum, Gubernur Koster menekankan pentingnya pendidikan etika dan moral sejak usia dini. Sebagai pondasi membangun generasi berintegritas dan berkarakter.
Ia mencontohkan, anak-anak harus diajarkan sejak kecil bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah perbuatan salah. Nilai-nilai lokal Bali seperti larangan duduk di atas bantal juga memiliki makna etika, yakni menghormati sesuatu sesuai tempatnya.
“Etika sederhana ini adalah cara masyarakat kita menanamkan batasan hak dan kewajiban. Jika nilai-nilai ini dilestarikan, generasi muda akan tumbuh dengan kesadaran moral yang kuat,” ujarnya.
Bali 5 Tahun Berturut-turut Raih Peringkat Pertama Nasional Nilai MCP KPK RI
Komitmen Pemerintah Provinsi Bali terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan dibuktikan dengan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK RI. Di mana Provinsi Bali berhasil meraih peringkat pertama nasional selama lima tahun berturut-turut.
Namun, Gubernur Koster menegaskan agar prestasi tersebut tidak membuat jajaran ASN berpuas diri.
“Capaian MCP harus diraih secara objektif, bukan hasil manipulasi atau rekayasa. Semua harus dilakukan dengan integritas,” tegasnya.
Selain itu, Pemprov Bali juga terus menjaga tata kelola keuangan yang baik, terbukti dengan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama beberapa tahun berturut-turut.
“WTP itu bukan hasil perdagangan, melainkan buah dari sistem keuangan yang jujur dan bertanggung jawab,” ujar Koster.
PAKSI Bali dan KPK RI Bersinergi Wujudkan Bali Pulau Berintegritas
Sejak dikukuhkan tahun 2021, Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Bali yang dibina oleh KPK RI kini memiliki 63 penyuluh aktif di seluruh kabupaten/kota se-Bali. Pemerintah Provinsi Bali bahkan meraih penghargaan KPK RI Tahun 2024 sebagai pemerintah daerah teraktif. Dalam pemberdayaan penyuluh antikorupsi dan ahli pembangunan integritas melalui program PAKSI-API.
“Saya yakin, penyuluhan antikorupsi yang masif akan mempercepat pemberantasan korupsi di berbagai bidang dan menjadi modal utama mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Gubernur Koster.
KPK Apresiasi Konsistensi Bali dalam Pemberantasan Korupsi
Sementara itu, Plh. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI, Sugiarto, memberikan apresiasi atas konsistensi Provinsi Bali dalam menjaga integritas dan mencegah korupsi. Ia menegaskan pentingnya keseimbangan antara dokumentasi dan pelaksanaan nyata.
“Program antikorupsi tidak hanya harus full documented, tetapi juga full implemented. Pengawasan, edukasi, dan pencegahan harus berjalan beriringan agar hasilnya berdampak nyata,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa kearifan lokal Bali seperti awig-awig, karma phala, dan nilai-nilai budaya bisa menjadi model pendidikan moral yang efektif. Dalam memperkuat karakter antikorupsi masyarakat.
“Kalau korupsi terjadi, orang kaya akan menjadi miskin dan orang miskin akan semakin banyak. Karena itu, mari kita wujudkan Bali sebagai pulau berintegritas, ramah lingkungan, ramah investasi, dan bebas dari praktik korupsi,” pungkasnya.
Menkomdigi Meutya Hafid: Teknologi Harus Berjalan Bersama Etika dan Kemanusiaan
