DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mengikuti secara daring kegiatan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) yang dipusatkan di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (21/10/2025). Di Bali, kegiatan ini dipusatkan di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar.
Bali Jadi Provinsi dengan Proporsi Penerima KUR Terbesar
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa penyaluran KUR telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM di Bali. Program KUR terbukti menjadi sumber pembiayaan produktif yang mampu meningkatkan usaha kecil sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
“UMKM penerima KUR umumnya berjalan lancar dan minimal melibatkan tiga karyawan. Dari 100.000 penerima KUR di Bali saja, sudah terbuka sekitar 300.000 lapangan kerja baru,” jelas Gubernur Wayan Koster.
Berdasarkan data nasional, Bali menjadi salah satu provinsi dengan proporsi terbesar penerima KUR. Dari total 800.000 debitur KUR di Indonesia, sebanyak 103.000 debitur berasal dari Bali dengan nilai pinjaman mencapai Rp8 triliun.
Sektor usaha yang paling banyak memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat di Bali adalah perdagangan, makanan dan minuman. Serta produk khas Bali seperti kain tenun dan kriya kayu.
“Pinjaman yang disalurkan bervariasi, mulai dari Rp10 juta hingga Rp500 juta. Tingkat kredit macet di Bali hanya sekitar dua persen. Ini menunjukkan kesadaran dan kejujuran pelaku usaha kita sangat tinggi,” ujar Gubernur Koster.
KUR Jadi Pilar Diversifikasi Ekonomi Bali
Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu instrumen penting dalam transformasi ekonomi Bali, agar tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata.
“Kita akan terus mendorong penyaluran KUR menjangkau desa-desa dan sektor produktif lainnya. Tujuannya agar produktivitas meningkat, usaha berkembang, dan transformasi ekonomi Bali bisa terwujud,” katanya.
Dengan semakin luasnya penyaluran KUR di Bali, pemerintah berharap tercipta kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi lokal, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pasca-pandemi.
Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP)
Sementara itu, dari Surabaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara resmi meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP). Yang sebelumnya dikenal sebagai KUR Perumahan. Program ini merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. Dengan tujuan mendukung pembangunan dan renovasi rumah serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor perumahan.
Pemerintah menyediakan anggaran KPP on top sebesar Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun untuk mendukung kontraktor UMKM di sektor pembangunan rumah (supply side) dan Rp17 triliun untuk renovasi rumah oleh UMKM perorangan (demand side).
“Saya minta para Gubernur, Bupati, dan Walikota bersama perbankan daerah mendorong kontraktor lokal membangun rumah bagi masyarakat. Kredit Program Perumahan ini bagian dari Program Presiden Prabowo untuk mendorong Program 3 Juta Rumah,” ujar Menko Airlangga Hartarto.
Sinergi Pusat dan Daerah untuk Ekonomi Rakyat
Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Didyk Choiroel, menjelaskan bahwa pelaksanaan KPP diatur dalam Permenko No. 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No. 13 Tahun 2025.
KPP menjadi instrumen penting dalam menyediakan hunian layak, menggerakkan ekonomi daerah, serta membuka lapangan kerja baru.
“Kami siap mensukseskan Kredit Program Perumahan ini agar masyarakat dapat memiliki rumah layak sekaligus menggerakkan ekonomi daerah,” ujarnya.
Dengan adanya KUR dan KPP, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berkomitmen memperkuat UMKM. Memperluas lapangan kerja, serta menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia, termasuk di Bali.
