KLUNGKUNG, InsertBali – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Klungkung meminta ketegasan Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait kepastian masa transisi dalam perubahan susunan perangkat daerah. Selain mengingatkan agar pelayanan publik tidak terganggu, PDI Perjuangan juga secara khusus mempertanyakan progres seleksi pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang saat ini tengah kosong.
Pandangan tersebut disampaikan oleh I Wayan Misna saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan dalam Sidang Paripurna DPRD Klungkung. Sidang tersebut membahas Ranperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 9 Tahun 2016, Selasa (3/11/2026).
Wayan Misna menyampaikan, setelah mencermati Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tersebut, Fraksi PDIP memberikan sejumlah catatan penting. Salah satu penekanan utamanya adalah keharusan adanya jaminan bahwa masa transisi perubahan perangkat daerah ini tidak mengganggu pelayanan publik.
“Fraksi PDI Perjuangan menegaskan agar ada kepastian masa transisi, sehingga tidak mengakibatkan kekosongan jabatan yang terlalu lama, terhambatnya pelayanan administrasi, hingga terputusnya program pembangunan,” tegas Wayan Misna.
Selain itu, PDI Perjuangan juga mengingatkan agar proses pengalihan aset, anggaran, aparatur pegawai, dan tanggung jawab antar-instansi dapat berjalan dengan jelas dan terukur.
“Sejauh mana Saudara Bupati telah mempersiapkan proses seleksi dalam pengisian jabatan Sekretaris Daerah yang saat ini kosong? Kami mohon penjelasan dari Saudara Bupati,” tutupnya.
