BADUNG — Gubernur Bali Wayan Koster mendorong perluasan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kemudahan permodalan dinilai penting untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha.
Hal tersebut disampaikan Koster saat menghadiri International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 di Grand Ballroom The Mulia Hotel, Nusa Dua, Badung, Kamis (29/10/2026).
Koster mengapresiasi penunjukan Bali sebagai lokasi penyelenggaraan forum internasional tersebut. Ia berharap kegiatan ini menghasilkan kolaborasi strategis untuk memperluas pembiayaan UMKM secara inklusif dan berkelanjutan.
Menurut Koster, UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor ini juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pengurangan kemiskinan.
“UMKM bukan sekadar sektor usaha, melainkan motor penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta pelestari kearifan lokal di Provinsi Bali. Kita semua menyadari bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung perekonomian, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global,” ujar Koster.
Akses Permodalan Jadi Tantangan UMKM
Koster menyebut keterbatasan akses permodalan masih menjadi tantangan bagi pelaku UMKM. Karena itu, pembiayaan yang terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan perlu diperkuat.
Ia juga memaparkan bahwa sejumlah indikator makro pembangunan Bali secara umum berada di atas rata-rata nasional. Meski demikian, capaian tersebut perlu terus ditingkatkan melalui perencanaan yang akurat dan terukur.
Koster menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Arah pembangunan Bali juga perlu selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045 melalui delapan misi Asta Cita.
Empat Strategi Penguatan Ekonomi Bali 2027
Menghadapi dinamika ekonomi global dan nasional, Pemprov Bali menyiapkan empat langkah strategis menuju 2027.
Pertama, transformasi struktur ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Kerthi Bali. Kedua, penguatan ekosistem investasi satu pintu dan akselerasi digital.
Ketiga, peningkatan kolaborasi dengan instansi vertikal di Bali. Keempat, pemetaan peluang dan potensi investasi prioritas.
Adapun sektor investasi yang menjadi perhatian meliputi pertanian organik, energi bersih, dan kemandirian energi. Prioritas lainnya adalah industri berbasis budaya dan jenama Bali, ekonomi digital dan kreatif, serta pariwisata budaya dan wellness tourism.
Pengembangan sektor tersebut diharapkan membuka peluang usaha baru. Langkah ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas akses pasar UMKM.
Koster menilai penguatan ekonomi kreatif dan digital membutuhkan ekosistem usaha yang kondusif. Selain itu, pelaku UMKM perlu mendapatkan dukungan pembiayaan agar produktivitas dan kapasitas usahanya meningkat.
Ia mendorong optimalisasi kredit program pemerintah melalui kolaborasi dengan perbankan, lembaga keuangan, dan dunia usaha. Pembiayaan diharapkan tidak hanya memperluas akses modal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Perkuat Penyaluran Kredit UMKM
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah terus mengonsolidasikan berbagai institusi pembiayaan, baik dalam negeri maupun internasional.
Langkah tersebut bertujuan membangun kepercayaan lembaga pembiayaan sekaligus memperluas akses permodalan bagi UMKM.
Maman menegaskan bahwa peningkatan pembiayaan harus memperhatikan kuantitas dan kualitas penyaluran. Pembiayaan juga harus tepat sasaran agar berdampak terhadap produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.
Ia menyampaikan, total pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit non-KUR mencapai sekitar Rp1.500 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar Rp300 triliun KUR dan Rp1.200 triliun kredit non-KUR.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, porsi penyaluran KUR pada sektor produksi mencapai 65,9 persen hingga 21 Oktober 2026. Penguatan pembiayaan sektor produksi diharapkan meningkatkan kapasitas usaha dan kesempatan kerja.
Kredit Program Pemerintah Tembus Rp294,6 Triliun
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menjelaskan, forum internasional tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dan mitra internasional.
Tujuannya memperkuat sinergi serta memperluas akses pembiayaan produktif. Kredit program pemerintah diarahkan untuk mendukung sektor pertanian, industri, industri padat karya, dan perumahan.
Pembiayaan juga menyasar pemberdayaan kelompok rentan, khususnya perempuan prasejahtera.
Airlangga menyampaikan, penyaluran kredit program pemerintah hingga Oktober 2026 mencapai sekitar Rp294,6 triliun. Jumlah penerima manfaat disebut mencapai 4,27 juta debitur.
Pemerintah juga mendorong peningkatan pembiayaan sektor produktif dengan tetap menjaga kualitas kredit. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) disebut berada pada kisaran 2,13 persen.
Ke depan, pemerintah pusat akan memperkuat konektivitas pembiayaan dan sinergi dengan pemerintah daerah. Kolaborasi juga melibatkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Upaya tersebut diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Penguatan pembiayaan juga diarahkan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan pengendalian inflasi.
Penyaluran Kredit Program kepada Debitur
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan penyaluran simbolis kredit program pemerintah kepada sejumlah debitur dan calon debitur.
Program tersebut mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), dan Kredit Program Perumahan (KPP).
Penyaluran juga mencakup calon debitur Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).
Melalui forum ini, pemerintah berharap kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan mitra internasional semakin kuat. Perluasan akses modal diharapkan membantu UMKM tumbuh, naik kelas, dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian Bali maupun nasional.
Gubernur Koster Apresiasi Buku Kompas Moral Wartawan, Tekankan Etika dan Profesionalisme Pers
