KLUNGKUNG – Wakil Ketua Komisi I DPRD Klungkung, I Putu Tika Winawan, mendorong pemerintah daerah segera menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif. Ia menilai, jabatan tersebut membutuhkan sosok yang loyal, visioner, komunikatif, serta mampu menerjemahkan visi dan misi bupati ke dalam program nyata.
Tika menyampaikan pandangannya saat ditemui pada Selasa (27/10/2026). Menurutnya, penentuan Sekda tidak cukup hanya mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan rekam jejak birokrasi. Loyalitas serta kemampuan menjaga harmonisasi pemerintahan juga menjadi aspek penting.
“Jabatan itu adalah amanah. Sekda harus mampu menjabarkan visi dan misi bupati dengan nyata dan penuh tanggung jawab. Sekda tidak boleh overlap,” tegas Tika.
Mantan Wakil Ketua DPRD Klungkung periode 2009–2014 itu mengibaratkan posisi Sekda berada dua langkah di belakang bupati. Sementara itu, satu langkah di belakang bupati merupakan posisi wakil bupati.
Menurutnya, pemahaman terhadap posisi dan kewenangan masing-masing pejabat penting untuk menjaga koordinasi. Dengan demikian, roda pemerintahan dapat berjalan harmonis dan efektif.
Konsep SCTV dan 3K untuk Sekda Klungkung
Tika mengemukakan konsep “SCTV” sebagai gambaran karakter Sekda yang diharapkannya. Konsep tersebut merupakan singkatan dari Simpel, Cepat, Tepat, dan Visioner.
Ia menilai birokrasi harus memberikan pelayanan yang sederhana dan tidak bertele-tele. Pengambilan keputusan juga perlu dilakukan secara cepat, tetapi tetap tepat sasaran, terutama ketika menghadapi persoalan mendesak.
Selain itu, Tika menekankan pentingnya kemampuan manajerial melalui konsep “3K”, yakni Komunikasi, Koordinasi, dan Kompromi.
“Sekda itu penyambung lidah bupati, posisinya setengah birokrat dan setengah politis. Ia harus memiliki komunikasi antarlembaga yang baik, koordinasi yang kuat, dan mampu melakukan kompromi,” jelasnya.
Menurut Tika, kompromi dalam konteks tersebut berarti kemampuan mencari jalan tengah dan memberikan pertimbangan kepada bupati saat menghadapi persoalan krusial.
Tika Dorong Peluang Putra Daerah melalui Seleksi Terbuka
Politisi Partai Perindo asal Desa Selat, Klungkung, itu juga menyoroti peluang putra daerah untuk menduduki jabatan Sekda. Ia menilai kedekatan dengan kondisi sosial masyarakat dapat menjadi salah satu pertimbangan.
Tika merujuk pengalamannya saat menjabat Wakil Ketua DPRD Klungkung periode 2009–2014. Menurutnya, putra daerah cenderung memiliki dorongan kuat untuk menyelesaikan konflik masyarakat karena merasa terpanggil.
“Berdasarkan pengalaman saya sewaktu menjadi Wakil Ketua DPRD periode 2009–2014, saat ada konflik di masyarakat, putra daerah cenderung akan all out menyelesaikannya karena merasa terpanggil,” ujarnya.
Meski demikian, Tika menegaskan peluang tersebut harus tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Ia menginginkan proses seleksi berlangsung ketat, transparan, dan sesuai regulasi.
Sejumlah Nama Birokrat Disebut Memiliki Potensi
Dalam kesempatan itu, Tika turut menyebut sejumlah birokrat asal Klungkung yang menurut penilaiannya memiliki kapasitas untuk dipertimbangkan. Nama-nama tersebut berasal dari instansi di luar Klungkung maupun lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.
Dari luar daerah, ia menyebut dr. Made Udayana. Tika menilai sosok tersebut memiliki disiplin, keuletan, serta latar belakang pendidikan di bidang hukum, kesehatan masyarakat, dan manajemen.
Nama berikutnya adalah dr. Laksmi Dewi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Tika menilai birokrat asal Banjarangkan tersebut memiliki kemampuan mengambil keputusan taktis dan berpandangan visioner.
Ia juga menyebut Komang Budi Argawa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung. Menurut Tika, yang bersangkutan memiliki kemampuan menjabarkan program, berkomunikasi, serta membangun koordinasi.
Sementara dari lingkungan Pemkab Klungkung, Tika menyebut beberapa pejabat eselon II. Mereka antara lain Drs. Wayan Sudiarsa selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Dharma Suyasa selaku Kepala Dinas Perdagangan, Suarkajaya selaku Kepala Dinas Perizinan, serta Susanta selaku Kepala Badan Keuangan.
“Tentu masih banyak yang lain. Untuk ASN internal, bupati selaku pimpinan yang lebih tahu kapasitas anak buahnya,” kata Tika.
Penyebutan nama-nama tersebut merupakan pandangan Tika. Penetapan Sekda tetap harus mengacu pada persyaratan jabatan dan mekanisme seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Minta Penetapan Sekda Definitif Segera Diproses
Terkait posisi Sekda Klungkung yang masih dijabat pelaksana tugas atau penjabat, Tika berharap pemerintah daerah segera memproses penetapan pejabat definitif.
Ia mengutip moto mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, “Lebih cepat, lebih baik,” untuk menegaskan pentingnya kepastian pengisian jabatan tersebut.
“Sepanjang tidak melanggar regulasi dan memenuhi prinsip meritokrasi, kalau memang sudah ada calon yang memenuhi syarat, kenapa masa Pj ini harus diperpanjang?” ujarnya.
Menurut Tika, kepastian jabatan Sekda diharapkan berdampak positif terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN). Namun, percepatan proses tetap harus memperhatikan ketentuan dan prinsip meritokrasi.
Ajak Semua Pihak Menjaga Persatuan
Tika juga menanggapi perbedaan pandangan di ruang publik mengenai figur calon Sekda Klungkung. Ia mengapresiasi tokoh masyarakat dan politisi senior yang menyampaikan masukan terkait pengisian jabatan tersebut.
Sebagai wakil rakyat, ia merasa perlu menyampaikan pandangan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia juga mengingatkan pentingnya hubungan kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
“Hak prerogatif memang ada pada bupati, tetapi sekda ini nantinya akan ‘kita pakai bersama’ untuk menjembatani dan mengeksekusi visi misi daerah,” katanya.
Tika berharap perbedaan pandangan tidak menghambat upaya membangun Klungkung. Menurutnya, seluruh pihak perlu menjaga komunikasi dan menyatukan langkah demi kepentingan daerah.
“Boleh berbeda sudut pandang, tapi saat bicara Klungkung ke depan, kita harus kompak bersatu,” pungkasnya.
