DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster mendorong peningkatan dukungan pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan APBN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Bali.
Hal tersebut disampaikan Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie. Pertemuan menjadi momentum bagi Pemprov Bali menyampaikan karakteristik dan kebutuhan pembangunan Bali secara langsung kepada DPR RI.
Koster mengatakan dukungan pemerintah pusat penting mengingat posisi Bali sebagai destinasi pariwisata internasional. Bali juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan penerimaan devisa nasional.
Beban Infrastruktur Bali Tidak Hanya Ditentukan Jumlah Penduduk
Koster menjelaskan pembangunan Bali memiliki karakteristik khusus. Bali merupakan satu kesatuan wilayah yang mengintegrasikan alam, manusia, dan kebudayaan.
Pembangunan Bali dilaksanakan dengan prinsip “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola”. Prinsip tersebut sejalan dengan semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Karena itu, kebutuhan pembangunan Bali tidak dapat dihitung hanya berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah.
Menurut Koster, beban Bali sebagai destinasi pariwisata internasional juga harus menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan dan dukungan anggaran.
Sepanjang 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik.
Pada 2024, devisa pariwisata Bali disebut mencapai sekitar Rp176 triliun. Angka tersebut setara sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia yang mencapai Rp319,9 triliun.
“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai. Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Koster.
Infrastruktur Strategis Butuh Dukungan APBN
Koster mengatakan pertumbuhan pariwisata harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas infrastruktur.
Kebutuhan tersebut mencakup jalan, transportasi publik, air bersih, pengelolaan sampah, energi, pelabuhan, dan infrastruktur pendukung lainnya.
Bali masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan. Di antaranya kemacetan, keterbatasan transportasi publik, keterbatasan air bersih, persoalan sampah, serta kesenjangan pembangunan antarkawasan.
Koster berharap alokasi TKD untuk Bali dapat ditingkatkan. Dukungan tersebut terutama diarahkan untuk pembangunan infrastruktur strategis yang memiliki dimensi kepentingan nasional.
“Kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis. Kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah,” tegasnya.
Sejumlah proyek yang membutuhkan dukungan APBN antara lain pembangunan dan peningkatan jalan nasional serta konektivitas antarkawasan.
Proyek tersebut mencakup konektivitas Singaraja–Mengwi dan Jalan Lingkar Bali. Selanjutnya konektivitas Klungkung–Karangasem dan Karangasem–Buleleng.
Dukungan juga dibutuhkan untuk konektivitas Nusa Penida serta jembatan Nusa Ceningan–Nusa Lembongan.
Di sektor kepelabuhanan, Koster mendorong pengembangan infrastruktur dan angkutan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa.
Dorong Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi
Selain konektivitas, Koster menekankan pentingnya dukungan penyediaan air bersih.
Beberapa infrastruktur yang disebut antara lain SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab.
Dukungan juga diperlukan untuk pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Pengembangan energi bersih juga dinilai penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan Bali.
Menurut Koster, pembangunan infrastruktur harus sekaligus mendorong pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan Bali Selatan dan Sarbagita.
“Pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.
Koster menegaskan orientasi pembangunan Bali bukan semata-mata meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.
Pemerintah Provinsi Bali ingin membangun sektor pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Kita tidak hanya ingin mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Banggar DPR RI Himpun Masukan Daerah
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan menghimpun masukan dan rekomendasi dari daerah.
Masukan tersebut berkaitan dengan kebijakan penerimaan serta pengalokasian Transfer ke Daerah dalam APBN.
Syarief juga menampik anggapan mengenai penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat kepada daerah.
Menurutnya, sebagian anggaran kini dialokasikan melalui program strategis nasional yang manfaatnya tetap dirasakan daerah.
Salah satunya adalah dukungan pembiayaan PPPK paruh waktu. Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan dukungan pembangunan infrastruktur melalui mekanisme Instruksi Presiden (Inpres).
“Sebenarnya bukan penurunan. Banyak anggaran transfer yang sekarang digunakan untuk program-program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” jelas Syarief.
Ia mencontohkan pembiayaan PPPK paruh waktu yang sebagian besar ditanggung pemerintah pusat secara bertahap.
Banggar DPR RI mengapresiasi paparan Gubernur Bali mengenai karakteristik, potensi, dan tantangan pembangunan Bali.
Bali dinilai memiliki posisi strategis bagi perekonomian nasional, terutama melalui sektor pariwisata.
Banggar juga mendukung upaya menjaga pariwisata Bali tetap berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Menurut Banggar, keberlanjutan pariwisata tidak terlepas dari kualitas lingkungan, infrastruktur, pelayanan, serta kelestarian budaya Bali.
Aksi Sosial TP PKK Provinsi Bali “Bergerak dan Berbagi” Sasar Tiga Lokasi di Karangasem
