DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa agar semakin efisien. Pengadaan juga diarahkan lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Strategi tersebut dilakukan melalui konsolidasi pengadaan dan mekanisme clearing house. Langkah ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan produk dalam negeri dan memberdayakan UMK-K.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan hal tersebut di Kantor Gubernur Bali. Pernyataan disampaikan saat membuka kegiatan advokasi pengadaan barang dan jasa, Rabu (19/8/2026).
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali. Agenda tersebut turut mendapat perhatian LKPP dan KPK.
Pemprov Bali Terapkan Konsolidasi Sejak 2023
Dewa Made Indra mengatakan Pemprov Bali telah menerapkan konsolidasi pengadaan sejak 2023. Konsolidasi diterapkan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa sejenis.
Salah satu kebutuhan yang dikonsolidasikan adalah alat tulis kantor atau ATK. Proses konsolidasi dilakukan sejak tahap perencanaan hingga proses pengadaan.
Menurut Dewa Made Indra, strategi tersebut memberikan manfaat signifikan. Efisiensi terlihat dari penggunaan anggaran maupun proses pengadaan.
Berdasarkan laporan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Bali, konsolidasi menghasilkan harga lebih efisien. Hasil tersebut dibandingkan pengadaan secara terpisah oleh masing-masing perangkat daerah.
Efisiensi tersebut menjadi alasan penguatan konsolidasi pengadaan terus dilakukan. Pemerintah berharap strategi tersebut dapat diterapkan pada kebutuhan lainnya.
Clearing House Berikan Kepastian dalam Pengadaan
Selain konsolidasi, Pemprov Bali juga menerapkan mekanisme clearing house. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola pengadaan pemerintah.
Clearing house merupakan mekanisme konsultasi sebelum proses pengadaan dilaksanakan. Tujuannya memberikan kepastian kepada pengelola pengadaan dalam mengambil keputusan.
Dengan mekanisme tersebut, pengelola dapat memperoleh masukan sebelum menetapkan langkah pengadaan. Proses tersebut diharapkan mengurangi potensi kesalahan dalam pelaksanaan pengadaan.
Kepastian dalam pengadaan juga mendukung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap keputusan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Dewa Made Indra Ingatkan Risiko KKN
Dewa Made Indra menekankan pentingnya integritas dalam seluruh tahapan pengadaan. Menurutnya, sektor pengadaan termasuk area yang memiliki risiko korupsi.
Risiko tersebut mencakup praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Karena itu, seluruh pihak harus memiliki komitmen menjaga integritas.
Tata kelola yang transparan dan akuntabel menjadi kebutuhan utama. Penguatan pengawasan juga diperlukan untuk mencegah potensi penyimpangan.
Dewa Made Indra mengajak seluruh pihak menjalankan pengadaan secara profesional. Proses pengadaan harus memberikan manfaat optimal bagi pemerintah dan masyarakat.
LKPP Apresiasi Pengadaan di Bali
Pelaksana Tugas Direktur Advokasi LKPP Firmansyah mengapresiasi langkah Pemprov Bali. Ia menilai konsolidasi dan clearing house dapat memperkuat pengadaan pemerintah.
Menurut Firmansyah, tantangan pengadaan akan semakin besar pada masa mendatang. Pemerintah harus memperkuat industri dalam negeri melalui kebijakan pengadaan.
Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi juga menjadi perhatian penting. Pengadaan pemerintah diharapkan mampu membuka ruang lebih besar bagi pelaku usaha lokal.
Dengan demikian, manfaat pengadaan tidak berhenti pada proses pembelian. Dampak ekonomi terhadap masyarakat juga harus menjadi ukuran keberhasilan.
Pengadaan Harus Beri Dampak bagi Masyarakat
Firmansyah menilai keberhasilan pengadaan tidak cukup diukur dari selesainya transaksi. Pengadaan harus memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat.
Penggunaan produk dalam negeri perlu terus ditingkatkan. Pelaku UMK-K juga perlu mendapatkan kesempatan lebih besar dalam rantai pengadaan pemerintah.
Kebijakan tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pada saat yang sama, tata kelola pengadaan tetap harus dijaga secara transparan.
Pemprov Bali berkomitmen memperkuat pengadaan yang efisien dan akuntabel. Konsolidasi dan clearing house menjadi bagian dari upaya tersebut.
Langkah ini diharapkan menciptakan pengadaan yang lebih bersih dan profesional. Pada akhirnya, pengadaan pemerintah harus memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Koster Dukung Gerakan Serentak Tanam Bawang Putih untuk Perkuat Swasembada Pangan
