BANGLI, InsertBali – Kabupaten Bangli terus menunjukkan komitmennya dalam memimpin transformasi digital di Bali. Bangli terpilih sebagai salah satu dari 40 daerah di Indonesia untuk lokasi piloting Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital tahun 2026. Oleh karena itu, Pemkab kini tengah menggencarkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital Bangli (IKD).
Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Tujuannya adalah memastikan integrasi data kependudukan dalam program Bantuan Sosial (Bansos) berjalan transparan dan akurat. Aktivasi ini diprioritaskan bagi para petugas lapangan jaminan sosial agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Kegiatan ini direncanakan berlangsung selama lima hari di Ruang Rapat Kantor Bersama Loca Carana, Bangli, mulai Selasa (10/2/2026). Fokus utama aktivasi melibatkan Dinas Sosial P3A, perangkat desa, hingga kepala dusun di seluruh kabupaten. Hal ini dilakukan agar validasi data warga dapat dilakukan secara modern dan praktis.
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, I Gede Parasara, menegaskan bahwa transformasi ini merupakan kebutuhan krusial. Modernisasi data lapangan menjadi kunci efisiensi birokrasi saat ini. Penggunaan Identitas Kependudukan Digital Bangli akan mempermudah mobilitas petugas saat melakukan verifikasi.
“Aktivasi IKD ini bukan sekadar mengikuti tren digital, melainkan kebutuhan krusial. Dengan IKD, petugas lapangan akan lebih mudah melakukan verifikasi dan validasi data warga secara real-time,” ujar Gede Parasara.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Bangli, I Nyoman Murditha, menyatakan dukungan penuhnya. Sebagai pengampu infrastruktur teknologi, Diskominfosan memastikan kesiapan jaringan selama proses aktivasi. Stabilitas sistem menjadi prioritas agar penggunaan Identitas Kependudukan Digital Bangli berjalan lancar.
Murditha menambahkan bahwa dukungan ini sangat krusial bagi keberhasilan program skala nasional tersebut. Keberhasilan pilot project ini akan menjadi tolak ukur bagi daerah lain di Indonesia. Sinergi antar instansi di Bangli diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang kuat bagi masyarakat.
“Ditambahkannya, dukungan ini krusial mengingat keberhasilan pilot project ini akan menjadi tolak ukur nasional dalam penerapan perlindungan sosial berbasis digital,” ujar Murditha.
Manfaat Identitas Kependudukan Digital Bangli bagi Masyarakat
Melalui percepatan digitalisasi ini, Pemkab Bangli menargetkan penghapusan kendala birokrasi klasik. Dokumen fisik yang rusak atau hilang tidak akan lagi menjadi penghambat akses layanan publik. Masyarakat dapat menikmati proses verifikasi di tingkat desa yang jauh lebih cepat dan praktis dari sebelumnya.
Beberapa manfaat utama IKD meliputi layanan publik yang lebih ringkas tanpa ketergantungan pada KTP fisik. Selain itu, akurasi data penerima Bansos akan meningkat tajam sehingga meminimalisir kesalahan input. Efisiensi waktu menjadi nilai tambah utama dalam transformasi kependudukan di era teknologi ini.
Pemkab Bangli optimistis mampu mendukung kesejahteraan masyarakat melalui inovasi ini. Sinergi yang apik antara Dinas Sosial, Disdukcapil, dan Diskominfosan menjadi fondasi utama. Bangli kini siap menjadi percontohan nasional dalam penerapan administrasi kependudukan berbasis digital.
