Denpasar – Fondasi Ekonomi Bali Berbasis Kearifan Lokal
Denpasar, Insert Bali – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa penerapan Ekonomi Kerthi Bali harus dijalankan secara serius dan konsisten agar Bali mampu berdikari secara ekonomi serta berdaulat di bidang pangan. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah (TP2DD) Provinsi Bali, bertempat di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Denpasar, Selasa (10/02).
Menurut Gubernur Koster, pembangunan ekonomi Bali tidak boleh lepas dari nilai-nilai kearifan lokal. Yang diwariskan leluhur dan harus dijalankan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Regulasi Pro Lokal Jadi Kunci Ekonomi Bali Berdikari
Gubernur Koster menegaskan pentingnya keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap IKM, UMKM, dan koperasi lokal sebagai motor penggerak ekonomi Bali.
“Di hulu pemerintah membuat regulasi yang memihak IKM dan koperasi lokal. Di hilir, dipastikan menyerap sumber daya lokal dan masyarakat membeli produk lokal. Perputaran ekonomi di Bali inilah yang membuat ekonomi Bali berdikari,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa Ekonomi Kerthi Bali harus dipahami dan dijalankan secara menyeluruh, bukan sekadar konsep, agar ekonomi daerah benar-benar kuat dan mandiri.
UMKM, IKM, dan Koperasi Jadi Tulang Punggung Ekonomi Bali
Dalam paparannya, Gubernur jebolan ITB ini menegaskan bahwa strategi ekonomi Bali harus mengintegrasikan kebijakan makro dan penguatan ekonomi mikro. UMKM, IKM, dan koperasi harus terus diperkuat sebagai fondasi utama ekonomi daerah. “Jika Ekonomi Kerthi Bali dijalankan dengan sungguh-sungguh, Bali akan benar-benar berdikari secara ekonomi dan berdaulat di bidang pangan,” imbuhnya.
Kinerja Ekonomi Bali Positif, Inflasi Tetap Terkendali
Gubernur Koster juga memaparkan capaian ekonomi Bali yang menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan ekonomi Bali tercatat sebesar 2,58 persen, dengan inflasi tertinggi berada di Kota Denpasar sebesar 3,60 persen dan terendah di Kabupaten Badung sebesar 1,09 persen.
Sementara itu, secara month to month (m-to-m) dan year to date (y-to-d), Bali justru mencatat deflasi sebesar 0,34 persen, yang menandakan tekanan harga relatif terkendali. Meski demikian, ia menekankan pentingnya penguatan sinergi TPID untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pelaku ekonomi, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa. Hingga sektor riil seperti perhotelan, restoran, UMKM, dan industri kreatif.
Kedaulatan Pangan Jadi Faktor Utama Pengendalian Inflasi
Dalam konteks pengendalian inflasi, Gubernur Koster menegaskan bahwa sektor pangan masih menjadi faktor utama pembentuk inflasi di Bali. Oleh karena itu, kedaulatan pangan harus terus diperkuat melalui peningkatan produksi lokal, kepastian pasokan, dan kelancaran distribusi.
Ia juga menegaskan komitmen Pemprov Bali dalam mendorong penggunaan produk lokal melalui implementasi Pergub Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali. Kebijakan ini dinilai terbukti menggerakkan ekonomi lokal, seperti penggunaan kain endek Bali yang menghidupkan perajin dan pedagang.
Stabilitas Bali dan Pariwisata Topang Pertumbuhan Ekonomi
Gubernur asal Desa Sembiran ini menambahkan bahwa stabilitas politik, keamanan, dan sosial Bali menjadi modal penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bali tercatat sebagai salah satu dari lima provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional, meskipun sangat bergantung pada sektor pariwisata. Kontribusi sektor pariwisata mencapai sekitar 60 persen terhadap PDRB Bali, dengan pergerakan wisatawan domestik dan mancanegara yang relatif stabil.
BI dan Bapanas Dorong Sinergi Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali R. Erwin Soeriadimadja menyampaikan bahwa inflasi Bali hingga Januari 2026 tetap terjaga dalam sasaran nasional 2,5 ± 1 persen, meskipun terdapat volatilitas pada sejumlah komoditas pangan strategis.
Bank Indonesia menekankan penguatan sinergi TPID melalui strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, khususnya menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. BI juga mengapresiasi percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui TP2DD.
Senada dengan itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menegaskan bahwa pengendalian inflasi Bali. Sangat erat kaitannya dengan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah, khususnya pada komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, dan hortikultura.
