Denpasar , Insert Bali– Kinerja Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster sepanjang tahun 2025 mendapat apresiasi dari Pengamat Kebijakan Publik, Umar AlKhatab. Ia menilai berbagai indikator ekonomi menunjukkan arah pemulihan yang semakin kuat dan berkelanjutan, terutama pascapandemi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, pertumbuhan ekonomi Bali pada 2025 mencapai 5,86 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 5,19 persen. Capaian ini dinilai mencerminkan stabilitas ekonomi yang terjaga di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.
Kemiskinan Bali Turun di Bawah Level Pra-Pandemi
Tak hanya pertumbuhan ekonomi, Umar juga menyoroti keberhasilan Pemerintah Provinsi Bali dalam menekan angka kemiskinan. Data BPS mencatat tingkat kemiskinan Bali pada September 2025 berada di angka 3,42 persen, lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi Covid-19 pada Maret 2019 yang mencapai 3,79 persen. “Ini menunjukkan kebijakan ekonomi yang dijalankan tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Umar.
Ia menilai capaian tersebut menjadi indikator kuat bahwa program-program populis yang dijalankan Gubernur Koster mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah.
Pendapatan Petani Menguat, Ekonomi Desa Bali Jadi Tumpuan 2025
Penguatan ekonomi desa juga tercermin dari meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP). Pada 2025, NTP Bali tercatat naik menjadi 103,45, dibandingkan 101,27 pada 2024. Angka ini menandakan daya beli dan pendapatan petani semakin membaik.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di pedesaan Bali pada November 2025 tercatat sangat rendah, yakni hanya 1,07 persen. Umar menilai kondisi ini menjadi sinyal positif bahwa desa-desa di Bali mulai menjadi pusat aktivitas ekonomi yang produktif. “Jika ekonomi desa terus tumbuh, masyarakat tidak perlu lagi meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan. Ini penting untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan keberlanjutan sosial,” jelasnya.
Dorong Kebijakan Pro-Rakyat dan Kepemimpinan yang Turun ke Lapangan
Memasuki tahun 2026, Umar berharap Pemerintah Provinsi Bali mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, khususnya masyarakat pedesaan.
Ia juga menekankan pentingnya kehadiran langsung pemimpin daerah di tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi secara nyata. “Kebijakan yang baik lahir dari pemahaman langsung terhadap kondisi di lapangan. Itu yang perlu terus dijaga agar pembangunan Bali benar-benar merata,” tandas alumni UGM Yogyakarta tersebut dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).
Dengan fondasi ekonomi yang kian stabil, Bali dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat pembangunan inklusif yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan angka, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Koster Dorong Koperasi Bali Bertransformasi Jadi Penggerak Ekonomi Hijau dan Inklusif
