DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya respons cepat dan sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga, ketahanan pangan, dan daya beli masyarakat di tengah dinamika inflasi Bali 2025. Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri High Level Meeting (HLM) TPID Bali 2025 yang digelar di Gedung Bank Indonesia Perwakilan Bali, Jumat (14/11).
Pertemuan strategis yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk, Forkopimda Bali, Bupati/Wali Kota se-Bali, BPS Bali, hingga jajaran TPID kabupaten/kota ini menjadi momentum memperkuat koordinasi pengendalian inflasi daerah.
Inflasi Bali 2025 Terkendali, namun Butuh Antisipasi Cepat
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi Bali Oktober 2025 tercatat 2,61% (y-on-y) dengan inflasi 0,16% (m-to-m) dan 1,79% (y-to-date). Kota Denpasar menjadi wilayah dengan inflasi tertinggi 3,29%, sementara Kabupaten Badung mencatat inflasi terendah 1,65%.
Gubernur Koster mengingatkan bahwa meski inflasi Bali berada pada kategori terkendali, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus tetap siaga, terutama menjelang akhir tahun ketika permintaan masyarakat meningkat.
“Kita harus memastikan stabilitas pasokan dan distribusi kebutuhan pokok agar inflasi tetap rendah dan daya beli masyarakat terjaga,” ujarnya.
Koster menekankan pentingnya penguatan strategi 4K—ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—untuk menjaga stabilitas ekonomi Bali.
Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Percepatan Realisasi APBD
Dalam paparannya, Wamendagri Dr. Ribka Haluk menyampaikan kondisi ekonomi nasional dan arah kebijakan pemerintah menuju Asta Cita 2025–2029 serta visi Indonesia Emas 2045.
Inflasi nasional Oktober 2025 tercatat 2,86% (y-on-y) dengan inflasi bulanan 0,28% dan inflasi tahun kalender 2,10%. Wamendagri menegaskan bahwa daya beli masyarakat relatif kuat di tengah ekonomi yang stabil dan kompetitif.
Ia menyoroti tiga fokus utama pengendalian inflasi daerah:
Pelaporan dan evaluasi rutin TPID
Penguatan data dan monitoring harga pangan
Respons cepat komoditas penyumbang inflasi
Selain itu, percepatan realisasi APBD juga menjadi sorotan. Pemerintah daerah diminta meningkatkan serapan anggaran, mengoptimalkan pendapatan daerah, menekan kebocoran pajak, serta menghindari penumpukan belanja pada akhir tahun.
“Pemda harus mempercepat kerja kolaboratif dan menjaga stabilitas inflasi melalui kebijakan berbasis data,” tegas Wamendagri.
Bank Indonesia: Inflasi Bali Lebih Rendah dari Nasional, tetapi Volatilitas Tinggi
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali, Erwin Soeriadimadja, menjelaskan bahwa inflasi Bali 0,16% (mtm) pada Oktober 2025 meningkat usai deflasi bulan sebelumnya. Namun secara tahunan, inflasi 2,61% (yoy) masih lebih rendah dibanding inflasi nasional.
Sejumlah komoditas penyumbang inflasi bulanan antara lain:
Cabai merah
Sawi hijau
Daging ayam ras
Emas perhiasan
Jeruk
Sedangkan komoditas penyumbang deflasi meliputi beras, tomat, canang sari, bahan bakar rumah tangga, dan jagung manis.
BI juga menyoroti komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar seperti beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam ras, dan daging babi. Adapun komoditas paling volatil adalah cabai rawit, cabai merah, tomat, dan sawi hijau.
Pola historis menunjukkan harga canang sari, cabai, jeruk, dan daging babi meningkat menjelang Galungan–Kuningan, sehingga perlu antisipasi sejak dini.
Risiko Inflasi Bali 2025: Cuaca, Pariwisata, hingga Pasokan Pangan
BI mengingatkan sejumlah risiko yang dapat mendorong inflasi Bali, di antaranya:
Lonjakan permintaan pada peak season pariwisata
Ketidakpastian cuaca yang memengaruhi produksi hortikultura
Kenaikan harga emas global
Gangguan distribusi akibat gelombang tinggi dan angin kencang
Stok pangan awal November 2025 juga menunjukkan beberapa komoditas seperti daging ayam, cabai rawit, dan tomat masih di bawah rasio aman, sehingga perlu penguatan produksi lokal.
Strategi 4K dan Penguatan GNPIP 2025
Untuk memperkuat pengendalian inflasi, BI mengusulkan langkah jangka pendek dan menengah melalui strategi 4K, meliputi:
1. Ketersediaan Pasokan
Modernisasi pertanian (GAP, smart farming)
Penguatan cadangan pangan daerah
Kerja sama antardaerah (KAD)
2. Keterjangkauan Harga
Pasar murah
Operasi pasar
Penguatan sinergi dengan Bulog
3. Kelancaran Distribusi
Pemantauan distribusi BBM & LPG
Koordinasi satgas pangan
Fasilitasi kelancaran distribusi pangan
4. Komunikasi Efektif
Publikasi informasi harga
Edukasi jadwal pasar murah
Diseminasi neraca pangan
Selain itu, BI menekankan optimalisasi GNPIP 2025 melalui klaster pangan, hilirisasi, digitalisasi pertanian, dan perluasan pasar murah di seluruh kabupaten/kota.
Sejalan Dengan Pusat, Program Bali Mandiri Energi, Pangan, dan Air Didukung Menteri Bappenas
